ISSN 2477-1686

Vol.3. No.12, November 2017

Menjadi Manusia Halal

Clara Moningka

Fakultas Psikologi, Universitas Pembangunan Jaya

Perilaku Korupsi di Indonesia

Masalah korupsi di Indonesia kerap menjadi berita utama di Indonesia. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana fenomena tersebut terjadi. Mengapa walaupun sanksi yang diperoleh bias sangat berat perilaku tersebut kerap dilakukan? Sebagai bangsa yang besar, Negara kita juga memiliki peringkat yang tinggi dalam korupsi. Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2016 adalah 37. Dari rentang nilai 0-100, di mana semakin tinggi skor semakin rendah tingkat risiko korupsi. Dengan skor tersebut, Indonesia berada di peringkat ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII (Transparency International Indonesia) (Moningka, 2017). Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW) tahun 2017 tercatat 482 kasus korupsi di Negara ini selama 2016. (Gewati, 2017). Data ini menunjukkan bahwa korupsi masih marak di Indonesia.

Perilaku korupsi menunjukkan rendahnya integritas seseorang. Moningka (2017) menjelaskan bahwa pada dasarnya korupsi merupakan bentuk kehancuran moral. Secara umum korupsi dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi (Moningka, 2017). Tindakan korupsi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang memiliki kekuasaan. Individu ini akan mengambil keputusan yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya. Pada dasarnya bentuk korupsi dapat berbeda-beda. Menerima uang suap atau bentuk hadiah yang tentu saja memiliki nilai yang tinggi merupakan bentuk korupsi yang paling umum terjadi. Banyak perilaku lain yang dapat dikategorikan sebagai korupsi; seperti menggunakan informasi Negara untuk kepentingan pribadi sampai merusak fasilitas umum.

Bentuk-Bentuk korupsi di Indonesia

Di Indonesia sendiri, korupsi terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari menerima suap atau hadiah mewah, melakukan pungli. Bahkan banyak petinggi negeri ini yang akhirnya terlibat dalam korupsi. Anehnya sulit sekali untuk menangkap mereka; walaupun bukti sudah ada di depan mata. Hal ini mengindikasikan bahwa korupsi dapat terjadi secara “terpadu” dan melembaga. Tidak jarang individu yang bersih dan berusaha untuk menghalangi tindakan korupsi kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tidak menyenangkan.  Miris sekali, ketika saat ini di Negara kita banyak orang berteriak-teriak mengenai moralitas; mulai dari mengata-ngatai pelakor (perebut laki orang), menghujat orang yang melepas hijab, dan lain sebagainya; namun membiarkan koruptor-koruptor yang sangat merugikan kesejahteraan masyarakat. Gewati (dalam Moningka, 2017) memapaparkan penelitian Chetwynd, Chetwynd, dan Spector yang menghubungkan perilaku korupsi dan kemiskinan. Penelitian ini mengidentifikasikan bahwa korupsi memiliki konsekuensi langsung terhadap faktor-faktor tata kelola pemerintahan dan perekonomian yang pada akhirnya melahirkan kemiskinan. Peningkatkan korupsi di suatu Negara akan mengurangi investasi, menciptakan distorsi pasar, merusak kompetisi, dan meningkatkan biaya dalam menjalankan bisnis. Korupsi juga mempertajam kesejangan ekonomi yang sudah ada. Bagi negara, korupsi menurunkan kemampuan Negara dalam mengelola pemerintahan yang mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan.

 

Pengaplikasian Perilaku yang Bermoral

Adanya konsekuensi dari korupsi seharusnya mengingatkan kita untuk tidak hanya membicarakan moralitas namun juga mengaplikasikan perilaku yang bermoral. Moralitas sendiri adalah keyakinan yang kuat dari individu mengenai apa yang benar dan apa yang salah. Pada dasarnya konsep moralitas dapat berbeda-beda pada setiap individu dan budaya. Dari sudut pandang psikologi, menjadi manusia yang bermoral merupakan suatu latihan yang bersifat intelektual (Psychology today, 2017); bagaimana kita mempergunakan kognisi kita untuk memilih perilaku yang baik dan pantas.

Perilaku yang dianggap pantas tersebut pada dasarnya harus ditanamkan sejak dini. Banyak Negara mulai melakukan program pendidikan anti korupsi sejak dini. Salah satu negara yang menerapkan pendidikan anti korupsi adalah Lithuania. Hal ini merupakan suatu bentuk kekhawatiran pemerintah terhadap korupsi. Di Indonesia sendiri, pendidikan anti korupsi tidak termasuk dalam system pendidikan dasar dan menengah, namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan super camp bagi para guru. Para guru yang telah dipilih, akan dikarantina untuk menghasilkan karya tulis dengan tema anti korupsi. Hal ini merupakan implementasi pendidikan anti korupsi, dimana guru dianggap sebagai sumber utama penyampaian pesan kepada siswa (Moningka, 2017). Perilaku anti korupsi pada dasarnya dapat dimulai dari sesuatu yang sederhana, seperti mengajarkan perbuatan jujur pada anak dan menjaga fasilitas umum. Kalau ada makanan halal, pekerjaan halal, dan lain sebagainya (istilah dalam bahasa Arab yang artinya dibenarkan dan diperbolehkan) kenapa kita tidak mencoba menjadi manusia halal? (baca: manusia yang benar).

 

Referensi:

Ethics and Morality. (2017). Psychology today. Diunduh dari  https://www.psychologytoday.com/basics/ethics-and-morality

Gewati, M. (2017). Bunuh diri, kemiskinan, dan korupsi di Indonesia. Diunduh dari

http://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/14170551/bunuh-diri-kemiskinan-dan-korupsi-di-indonesia

Moningka,C. (2017). Pendidikan anti korupsi di Sekolah Dasar :Psikologi dan pendidikan dalam konteks kebangsaan. Jakarta: Himpunan Psikologi Indonesia.

 

 

 

 

 


 

 

Add comment

Harap memberi komentar yang sesuai dengan artikel dan menggunakan bahasa yang sopan. Jika anda belum mendaftar maka komentar akan dimoderatori oleh admin.


Security code
Refresh