ISSN 2477-1686  

 Vol. 12 No. 70 November 2026

Asap Hutan dan Riuh Ijazah: Kemana Perhatian Kita?

Oleh:

Muhammad Hadras

Fakultas Psikologi Unjani

Asosiasi Psikologi Militer Indonesia

 

Ada sesuatu yang menarik sekaligus menggelitik akhir akhir ini dari kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia. Di satu sisi, hutan dan lahan terbakar, asap jelas sangat mengganggu pernapasan, habitat satwa terancam bahkan hangus terbakar, dan masyarakat di sekitar lokasi kebakaran harus menghadapi dampak yang tidak sederhana. Di sisi lain, ruang percakapan publik kita bisa begitu riuh membahas polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka.

Keduanya memang persoalan yang berbeda. Karhutla adalah masalah lingkungan yang berkaitan dengan ekologi, kesehatan masyarakat, tata kelola lahan, dan penegakan hukum. Sementara polemik ijazah seorang pejabat publik merupakan persoalan yang berkaitan dengan transparansi, kepercayaan publik atau masyarakat, dan akuntabilitas politik. Rasanya kemudian tadil jika keduanya dipaksa menjadi persoalan yang sama. Namun, ada satu pertanyaan yang layak kita ajukan, mengapa perhatian publik sering kali lebih mudah tersedot oleh perdebatan daripada oleh persoalan yang membutuhkan tindakan nyata?

 

Ketika Hutan Menjadi Asap Tebal

Karhutla bukan sekadar cerita tentang pohon yang hangus atau lahan dan pohon yang berubah menjadi arang. Ia adalah persoalan yang dampaknya bisa menjalar jauh melampaui lokasi kebakaran. Asap dapat mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas sekolah dan pekerjaan, mengurangi jarak pandang, serta memperburuk kualitas udara. Dalam jangka panjang, kebakaran juga dapat merusak ekosistem dan melepaskan emisi karbon ke atmosfer.

Dari sudut pandang ilmu lingkungan, karhutla tidak cukup dijelaskan sebagai akibat cuaca panas atau kelalaian individu (Moore, 2002 ). Ada faktor yang lebih kompleks: kondisi lahan, pengelolaan gambut, praktik pembukaan lahan, pengawasan, insentif ekonomi, hingga konsistensi penegakan hukum (Cattau, 2020). Karena itu, penanganannya tidak bisa berhenti pada pemadaman api. Pencegahan, pengawasan, pemulihan ekosistem, dan pertanggungjawaban pihak yang terbukti melanggar juga harus berjalan (FAO, 2024).

Masalahnya, kebakaran hutan sering kali menjadi berita besar ketika api sedang membara, lalu perlahan menghilang dari percakapan ketika asap mulai menipis. Padahal, api yang padam belum tentu berarti persoalan selesai. Sangat mungkin yang belum terbakar hanya menunggu musim berikutnya.

 

Ketika Ijazah Menjadi Percakapan Nasional

Pada saat yang sama, polemik mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan betapa kuatnya perhatian masyarakat terhadap persoalan yang menyangkut figur politik. Dalam demokrasi, masyarakat tentu berhak mempertanyakan rekam jejak, kualifikasi, dan integritas pejabat publik. Transparansi bukanlah musuh politik tapi justru ia merupakan bagian penting dari kepercayaan terhadap lembaga negara.

Namun, ada perbedaan antara meminta klarifikasi berdasarkan bukti dan mengulang perdebatan tanpa ujung yang jelas. Pertanyaan publik seharusnya diarahkan pada fakta yang dapat diperiksa, dokumen yang relevan, serta mekanisme resmi yang berwenang menilai persoalan tersebut. Tuduhan tidak otomatis menjadi fakta hanya karena dibicarakan berkali-kali, sebagaimana sebuah bantahan tidak dengan sendirinya mengakhiri semua pertanyaan (Udry, 2024 ).

Di sinilah kedewasaan publik diuji. Kita perlu kritis, tetapi juga perlu disiplin dalam memeriksa informasi. Kita boleh berbeda pendapat, tetapi tidak harus kehilangan kemampuan membedakan fakta, dugaan, opini, dan kabar yang belum terverifikasi.

 

Mengapa Kita Mudah Terpancing?

Dalam psikologi, perhatian manusia merupakan sumber daya kognitif yang terbatas. Kita tidak mungkin memberikan perhatian yang sama besar kepada seluruh persoalan yang terjadi setiap hari (Theeuwes, 2025 ). Perhatian cenderung tertarik pada hal-hal yang emosional, mengejutkan, dekat dengan kehidupan kita, atau melibatkan tokoh yang sudah dikenal. Polemik politik memiliki bahan yang sangat cocok dengan karakteristik tersebut: tokoh publik, perbedaan pendapat, konflik, dan ruang bagi orang untuk menunjukkan keberpihakan. Media sosial kemudian mempercepat penyebarannya melalui komentar, potongan video, meme, dan rekomendasi konten berdasarkan interaksi pengguna.

Sebaliknya, persoalan lingkungan seperti karhutla sering kali membutuhkan penjelasan panjang. Kita perlu memahami kondisi lahan, data kualitas udara, kebijakan pencegahan, dan tanggung jawab berbagai pihak. Cerita semacam ini mungkin tidak selalu memberikan kepuasan emosional secepat perdebatan politik. Tentu saja, kita tidak bisa menyimpulkan bahwa semua orang lebih peduli pada polemik daripada lingkungan hanya berdasarkan ramainya percakapan di media sosial. Akan tetapi, fenomena ini mengingatkan kita bahwa ramainya sebuah isu tidak selalu sebanding dengan besarnya dampak isu tersebut terhadap kehidupan masyarakat.

 

Bukan Memilih Salah Satu, Melainkan Menuntut Keduanya

Lantas, apakah kita harus berhenti membicarakan polemik ijazah dan hanya berfokus pada karhutla? Tentu tidak. Negara demokratis membutuhkan warga yang kritis terhadap pejabat publik sekaligus peduli terhadap keselamatan lingkungan. Persoalannya bukan memilih antara ijazah atau hutan. Persoalannya adalah bagaimana memastikan bahwa perhatian kita tidak berhenti pada percakapan, melainkan bergerak menuju penyelesaian.

Untuk polemik politik, kita membutuhkan informasi yang dapat diverifikasi, proses yang transparan, dan penghormatan terhadap mekanisme hukum. Untuk karhutla, kita membutuhkan pencegahan yang konsisten, penegakan hukum yang adil, perlindungan bagi masyarakat terdampak, dan evaluasi kebijakan yang dapat diukur (Indonesia, 2008).

Keduanya menuntut hal yang sama: akuntabilitas. Pejabat publik perlu dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan keputusan yang menjadi kewenangannya. Pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran juga harus diproses sesuai hukum. Jangan sampai standar kita berbeda hanya karena satu persoalan melibatkan tokoh yang sedang ramai dibicarakan, sementara persoalan lain terjadi jauh dari layar ponsel kita.

 

Jangan Sampai Kita Kehabisan Oksigen untuk Berpikir

Barangkali, persoalan terbesar kita bukan semata-mata hutan yang terbakar atau perdebatan tentang ijazah seorang pejabat. Persoalan yang lebih mendasar adalah kemampuan kita mengelola perhatian sebagai masyarakat (Pedersen, 2021 ). Kita bisa menghabiskan berjam-jam untuk memperdebatkan sesuatu di media sosial, tetapi lupa mencari tahu apakah udara di sekitar kita aman dihirup. Kita bisa sangat bersemangat membagikan pendapat tentang seorang tokoh, tetapi tidak sempat membaca laporan mengenai kebakaran, kerusakan lingkungan, atau kebijakan pencegahannya. Padahal, kepedulian tidak seharusnya menjadi pertandingan popularitas. Masalah yang paling ramai belum tentu paling mendesak, dan masalah yang jarang dibicarakan bukan berarti tidak penting. Hutan yang terbakar membutuhkan lebih dari sekadar simpati. Polemik politik membutuhkan lebih dari sekadar kecurigaan. Keduanya membutuhkan fakta, tanggung jawab, dan tindakan yang dapat diperiksa hasilnya.

Jadi, ketika linimasa kita kembali dipenuhi perdebatan tentang ijazah, sementara berita karhutla muncul di sela-selanya, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya apakah kita sedang menggunakan perhatian untuk memahami persoalan, atau sekadar mencari sesuatu untuk diperdebatkan? Sebab, pada akhirnya, negara tidak menjadi lebih baik hanya karena warganya ramai berkomentar dan berdebat. Negara menjadi lebih baik ketika perhatian publik mampu mendorong transparansi, kebijakan yang bertanggung jawab, dan tindakan nyata. Jangan sampai kita begitu sibuk memperdebatkan selembar ijazah hingga lupa bahwa ada hutan yang terbakar, udara yang tercemar, dan masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

 

Daftar Pustaka

Cattau, M. E. (2020). Causes of Indonesia’s forest fires. World Development, 127, Article 104717. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104717.

FAO. (2024). Integrated fire management voluntary guidelines: Principles and strategic actions (2nd ed.). Nations., Food and Agriculture Organization of the United. https://doi.org/10.4060/cd1090en.

Indonesia, R. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 . Keterbukaan Informasi Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.

Moore, P. H. (2002 ). Forests and wildfires: Fixing the future by avoiding the past. . Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Pedersen, M. A. (2021 ). The political economy of attention. Annual Review of Anthropology, 50, 309–325. https://doi.org/10.1146/annurev-anthro-101819-110356.

Theeuwes, J. (2025 ). Attentional capture and control. Annual Review of Psychology, 76, 251–273. https://doi.org/10.1146/annurev-psych-011624-025340.

Udry, J. &. (2024 ). The illusory truth effect: A review of how repetition increases belief in misinformation. Current Opinion in Psychology, 56, Article 101736. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101736.