ISSN 2477-1686
Vol. 12 No. 70 November 2026
Memimpin dengan Melayani: Ketika Sekolah Menempatkan Manusia sebagai Tujuan
Oleh:
Dian Ulfasari Pasaribu, Fasti Rola, & Tarmidi
Fakultas Psikologi, Universitas Sumatera Utara
Apa ukuran keberhasilan kepala sekolah? Target tercapai, administrasi tertib, dan indikator kinerja terpenuhi tentu penting. Namun, apakah guru dan peserta didik juga memperoleh kesempatan untuk berkembang? Pertanyaan ini mengajak kita melihat kepemimpinan sebagai tanggung jawab terhadap manusia, bukan sekadar kewenangan mengatur pekerjaan.
Gagasan servant leadership atau kepemimpinan yang melayani menawarkan sudut pandang tersebut. Greenleaf (1977) menempatkan keinginan melayani sebagai dasar kepemimpinan. Melayani bukan berarti mengabulkan semua permintaan atau menghindari keputusan sulit, melainkan mempertimbangkan kebutuhan orang lain, menjelaskan alasan keputusan, dan bertanggung jawab atas dampaknya.
Lebih dari Sikap Ramah
Pemimpin yang melayani tidak cukup hanya ramah dan mudah ditemui. Van Dierendonck (2011) menekankan pemberdayaan, kerendahan hati, autentisitas, penerimaan terhadap orang lain, dan tanggung jawab pengelolaan. Eva et al. (2019) menambahkan orientasi pada pertumbuhan orang lain serta kepedulian terhadap komunitas. Dalam perspektif psikologi organisasi, praktik ini relevan dengan rasa dipercaya, kesempatan berpartisipasi, dan dukungan bagi perkembangan profesional guru. Namun, hubungan tersebut perlu dinilai melalui perilaku nyata, bukan sekadar pernyataan pemimpin.
Manusia sebagai Subjek
Dari sudut ontologi, sekolah bukan hanya struktur, aturan, dan target, melainkan komunitas manusia yang memiliki martabat, aspirasi, serta pengalaman berbeda. Guru tidak semestinya dipandang semata sebagai pelaksana kebijakan. Kepala sekolah perlu membuka ruang bagi mereka untuk menyampaikan gagasan, kebutuhan, dan kritik. Penghargaan terhadap manusia menjadi bermakna ketika tercermin dalam relasi kerja sehari-hari.
Keputusan Berbasis Bukti dan Dialog
Dari sudut epistemologi, pemimpin perlu mempertanyakan dasar pengetahuannya: apakah keputusan lahir dari data, pengamatan, dialog, atau asumsi? Angka dan laporan dapat menunjukkan gejala, tetapi percakapan dengan guru, peserta didik, dan keluarga membantu memahami pengalaman di baliknya. Ketika guru tampak enggan mengikuti perubahan, misalnya, kepala sekolah perlu memeriksa beban kerja, kejelasan komunikasi, serta dukungan pelatihan sebelum menyimpulkan bahwa guru menolak kebijakan. Mendengarkan adalah bagian dari proses memperoleh pengetahuan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan.
Keadilan dalam Penggunaan Wewenang
Dari sudut aksiologi, kepemimpinan menyangkut nilai dan tujuan penggunaan kekuasaan. Empati harus berjalan bersama keadilan dan tanggung jawab. Permintaan pengurangan beban kerja seorang guru, misalnya, perlu ditimbang dengan hak belajar peserta didik dan pembagian tugas yang adil. Kepemimpinan yang melayani tidak meniadakan konflik kepentingan, tetapi menuntut alasan keputusan yang terbuka serta perhatian kepada pihak yang rentan.
Dari Gagasan ke Praktik Sekolah
Ketiga sudut pandang itu saling melengkapi: ontologi mengingatkan siapa yang dihargai, epistemologi membantu memahami persoalan, dan aksiologi menuntun keputusan yang etis. Bayangkan sekolah yang sedang mengembangkan pendidikan inklusif, sementara sejumlah guru belum siap menyesuaikan pembelajaran. Alih-alih sekadar menuntut kepatuhan, kepala sekolah dapat melakukan asesmen kebutuhan, mendengarkan guru dan keluarga, menyediakan pelatihan, serta mengupayakan pendampingan. Hasilnya perlu diperiksa melalui perubahan praktik pembelajaran dan pengalaman warga sekolah, bukan hanya jumlah kegiatan yang terlaksana.
Manfaat dan Dampak yang Perlu Diuji
Secara kelembagaan, kepemimpinan yang melayani berpotensi memperkuat kepercayaan, komitmen, kesempatan pengembangan kompetensi, dan kesiapan menghadapi perubahan. Itulah outcome yang dapat diamati dalam jangka lebih dekat. Dalam jangka panjang, impact yang diharapkan mencakup budaya sekolah yang menghargai martabat manusia, layanan pendidikan yang inklusif, serta kepercayaan masyarakat. Namun, manfaat tersebut bukan kepastian otomatis. Sekolah perlu mengevaluasi keterbukaan pengambilan keputusan, tindak lanjut aspirasi, keadilan akses pelatihan, dan perubahan pengalaman belajar.
Pada akhirnya, kepemimpinan yang melayani bukan kelembutan tanpa ketegasan. Ia adalah kesediaan menggunakan wewenang berdasarkan bukti, dialog, dan pertimbangan etis. Sekolah yang berhasil bukan hanya sekolah yang memenuhi target, melainkan juga tempat manusia memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Kepedulian pemimpin paling jelas terlihat dari perubahan yang dialami orang-orang yang dipimpinnya.
Referensi:
Eva, N., Robin, M., Sendjaya, S., van Dierendonck, D., & Liden, R. C. (2019). Servant leadership: A systematic review and call for future research. The Leadership Quarterly, 30(1), 111–132. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2018.07.004
Greenleaf, R. K. (1977). Servant leadership: A journey into the nature of legitimate power and greatness. Paulist Press.
van Dierendonck, D. (2011). Servant leadership: A review and synthesis. Journal of Management, 37(4), 1228–1261. https://doi.org/10.1177/0149206310380462
