ISSN 2477-1686
Vol. 12 No. 69 November 2026
Guru Takut Menghukum, Siswa Kehilangan Arah?
Disiplin Positif sebagai Fondasi Pembentukan Karakter Generasi Sumpah Pemuda
Oleh:
Penny Handayani
Fakultas Psikologi, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
Sumpah Pemuda: Pendidikan sebagai Tempat Lahirnya Karakter Bangsa
Setiap Oktober kita kembali mengingat Sumpah Pemuda. Tiga kalimat yang lahir dari Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 itu terdengar sederhana: satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Namun, di balik ikrar tersebut terdapat sebuah keputusan yang tidak sederhana: sekelompok anak muda dengan latar belakang daerah, organisasi, dan identitas yang berbeda memilih untuk melihat dirinya sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada kelompoknya sendiri. Para pemuda itu tidak sekadar berkumpul. Mereka bernegosiasi dengan perbedaan, membangun kesepakatan, dan menempatkan identitas bersama di atas identitas yang lebih sempit. Karena itu, Sumpah Pemuda dapat dipandang bukan hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai cermin mengenai kualitas karakter yang dibutuhkan oleh sebuah bangsa: kemampuan membangun persatuan, memiliki tanggung jawab sosial, bekerja sama, dan mengarahkan kepentingan pribadi pada tujuan bersama. Di sinilah Sumpah Pemuda menjadi menarik jika dilihat dari perspektif psikologi pendidikan.
Selama ini keberhasilan pendidikan terlalu mudah diukur dari angka. Nilai ujian, rapor, ranking, prestasi akademik, dan keberhasilan masuk sekolah atau perguruan tinggi favorit menjadi indikator yang begitu dominan. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya kemampuan akademik memang penting. Namun, apakah pendidikan selesai ketika seorang anak mendapatkan nilai tinggi? Bagaimana jika anak berprestasi tetapi tidak mampu bekerja sama? Bagaimana jika ia cerdas tetapi tidak mampu mengendalikan emosinya? Bagaimana jika ia mampu mencapai target pribadi tetapi tidak peduli pada orang lain? Dan bagaimana jika ia mengetahui banyak hal, tetapi tidak memiliki keberanian moral untuk melakukan hal yang benar? Lerner et al. (2015) menjelaskan perkembangan pemuda melalui pendekatan relational developmental systems. Dalam perspektif ini, perkembangan manusia berlangsung melalui hubungan yang dinamis antara individu dan konteks kehidupannya. Dengan demikian, perkembangan pemuda tidak dapat dipisahkan dari lingkungan tempat mereka tumbuh, termasuk: keluarga, sekolah, teman sebaya, komunitas, dan masyarakat.
Pada kerangka Five Cs, perkembangan positif pemuda mencakup: competence, confidence, connection, character, dan caring. Kelima unsur tersebut selanjutnya dapat berkembang menjadi contribution, yaitu kemampuan pemuda memberikan kontribusi positif kepada keluarga, sekolah, komunitas, dan masyarakat (Lerner et al., 2015). Menariknya, hampir semua unsur tersebut dapat kita temukan dalam semangat Sumpah Pemuda. Para pemuda 1928 membutuhkan connection untuk melampaui sekat-sekat kelompok. Mereka membutuhkan confidence untuk menyatakan identitas kebangsaan. Mereka membutuhkan character untuk mempertahankan komitmen terhadap tujuan bersama. Mereka juga membutuhkan caring terhadap sesuatu yang lebih besar daripada kepentingan dirinya sendiri. Di sinilah pendidikan memperoleh makna yang lebih luas. Sekolah seharusnya tidak hanya menghasilkan anak yang kompeten secara akademik, tetapi juga pemuda yang mampu menggunakan kompetensinya untuk berkontribusi.
Karakter Tidak Cukup Diajarkan
Terdapat satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam pendidikan karakter bahwa seolah-olah karakter dapat dibentuk hanya dengan memberikan nasihat. Berkowitz dan Bier (2004) menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang efektif perlu dibangun melalui pendekatan yang komprehensif dan berbasis bukti. Sekolah perlu menciptakan lingkungan yang secara konsisten mendorong perkembangan karakter, menyediakan kesempatan untuk mempraktikkan perilaku bermoral, serta memperkuat nilai-nilai yang ingin dikembangkan. Dengan kata lain, karakter harus menjadi bagian dari pengalaman sehari-hari anak, bukan hanya materi yang disampaikan guru. Oleh karena itu, ruang kelas sesungguhnya adalah laboratorium karakter.
Ketika siswa terlambat, guru dapat mengatakan, “Kamu melanggar aturan”. Tetapi guru juga dapat bertanya, “Apa yang membuat kamu terlambat, siapa yang terdampak, dan apa yang akan kamu lakukan agar hal ini tidak terjadi lagi?”. Perbedaannya tampak kecil, namun secara psikologis, pesan yang diterima anak sangat berbeda. Yang pertama mengajarkan kepatuhan terhadap aturan, sedangkan yang kedua mulai mengajarkan tanggung jawab terhadap diri dan orang lain.
Dari Patuh Menjadi Mampu Mengatur Diri
Perbedaan antara kepatuhan dan regulasi diri menjadi sangat penting ketika kita berbicara tentang pemuda. Anak yang patuh mungkin melakukan sesuatu karena guru melihat, namun anak yang memiliki regulasi diri melakukan sesuatu karena ia memahami mengapa hal tersebut penting, bahkan ketika tidak ada yang mengawasi. Inilah salah satu alasan mengapa pendidikan sosial dan emosional semakin mendapat perhatian. Social and Emotional Learning (SEL) menempatkan kemampuan mengenali dan mengelola emosi, membangun hubungan positif, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, serta mengembangkan keterampilan sosial sebagai bagian penting dari perkembangan peserta didik. Meta-analisis Mahoney et al. (2018) menunjukkan bahwa program SEL berbasis sekolah berkaitan dengan peningkatan kompetensi sosial dan emosional sekaligus berbagai outcome positif lainnya. Dengan demikian, sekolah tidak hanya perlu mengajarkan apa yang harus dilakukan, tetapi juga membantu siswa mengembangkan kapasitas psikologis untuk mengatur dirinya sehingga mampu melakukan hal tersebut. Inilah esensi perbedaan antara obedience dan self-regulation. Siswa yang patuh mungkin mengikuti aturan ketika guru melihat, namun siswa yang memiliki regulasi diri mampu mempertahankan perilaku yang tepat meskipun tidak ada yang mengawasi.
Ketika Disiplin dan Hukuman Dimaknai Secara Keliru
Pernahkah Anda mendengar berita, guru yang menghukum siswa karena membolos malah dipermasalahkan oleh orangtua siswa tersebut dan diberitakan secara viral sehingga akhirnya diberhentikan oleh Kepala Sekolah yang ditekan oleh pemberitaan tersebut? Hal seperti itulah yang kadang membuat guru ingin menegur siswa, tetapi merasa ragu. Guru ingin memberikan konsekuensi, tetapi takut dianggap terlalu keras. Guru ingin menegakkan aturan, tetapi khawatir orangtua akan mempersoalkannya. Di sisi lain, banyak guru yang justru masih mengandalkan hukuman sebagai cara utama mendisiplinkan siswa. Kita seperti terjebak di antara dua kutub. Di satu sisi, pendidikan yang terlalu keras: anak harus patuh karena takut. Di sisi lain, pendidikan yang terlalu permisif dimana anak dibiarkan karena orang dewasa takut menegur. Padahal pendidikan yang baik bukan pendidikan yang paling keras, tetapi juga bukan pendidikan yang paling lunak. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mampu menetapkan batas sekaligus membangun kesadaran.
Secara psikologis, hukuman memang dapat memengaruhi perilaku. Dalam tradisi operant conditioning, Skinner (1953) menjelaskan bahwa konsekuensi perilaku dapat memengaruhi kemungkinan perilaku tersebut muncul kembali. Dalam konteks tertentu, pemberian konsekuensi terhadap perilaku yang tidak diharapkan dapat menekan kemunculan perilaku tersebut. Di sinilah hukuman sering terlihat efektif. Misalnya seorang siswa terlambat, diberi hukuman, maka besok ia datang tepat waktu, atau seorang anak menyontek, mendapat sanksi, maka ia tidak menyontek lagi, setidaknya ketika ada guru yang mengawasi. Namun, apakah perubahan perilaku tersebut berarti anak sudah belajar? Siswa mungkin belajar bahwa menyontek itu salah, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ia juga mungkin hanya belajar bahwa menyontek itu berbahaya jika ketahuan. Seorang siswa mungkin belajar datang tepat waktu, tetapi bukan karena menghargai waktu, melainkan karena takut dihukum. Dengan kata lain, hukuman dapat menghasilkan kepatuhan, tetapi kepatuhan belum tentu sama dengan internalisasi nilai. Perbedaan inilah yang menjadi penting ketika tujuan pendidikan bukan sekadar membuat anak berperilaku tertib, melainkan membangun manusia yang mampu mengatur dirinya sendiri.
Ketika berbicara tentang dampak hukuman, jangan sampai kesimpulannya menjadi kalau begitu guru tidak boleh menegur siswa. Siswa tetap membutuhkan batas, struktur, dan aturan yang jelas.
Dan siswa membutuhkan orang dewasa yang berani mengatakan bahwa suatu perilaku tidak dapat diterima. Masalahnya bukan pada keberadaan aturan atau konsekuensi, namun bagaimana aturan dan konsekuensi tersebut digunakan. Konsekuensi tidak harus berbentuk penghinaan, dan disiplin tidak harus membuat anak merasa kecil. Di sinilah perbedaan antara disiplin dan hukuman menjadi penting. Disiplin bertujuan membantu anak belajar mengatur perilaku. Hukuman, ketika digunakan semata-mata sebagai alat kontrol, dapat berhenti pada upaya membuat anak merasakan ketidaknyamanan karena melakukan kesalahan. Keduanya mungkin menghasilkan perilaku yang tampak sama dalam jangka pendek, tetapi tujuan psikologisnya berbeda.
Anak Patuh atau Anak yang Bertanggung Jawab?
Menurut Self-Determination Theory dari Ryan dan Deci (2020), manusia memiliki tiga kebutuhan psikologis dasar: autonomy, competence, dan relatedness. Ketiganya berperan dalam perkembangan motivasi yang lebih sehat dan dalam proses internalisasi perilaku. Autonomy bukan berarti anak boleh melakukan apa saja. Autonomy berarti anak memiliki pengalaman bahwa dirinya memiliki pilihan, memahami alasan di balik suatu tindakan, dan merasa menjadi agen dalam perilakunya sendiri. Karena itu, pendidikan yang terlalu mengandalkan kontrol eksternal dapat menjadi masalah. Ketika anak terus-menerus dikendalikan dengan ancaman, hukuman, atau tekanan, perilakunya mungkin berubah. Namun motivasinya dapat tetap berada di luar dirinya (misalnya: saya melakukan ini supaya tidak dimarahi). Dalam perspektif Self-Determination Theory, lingkungan yang mendukung autonomy bukan berarti lingkungan tanpa struktur. Ryan dan Deci (2020) justru menekankan pentingnya lingkungan yang menyediakan struktur sekaligus mendukung kebutuhan psikologis siswa. Jadi, guru tidak harus memilih antara “keras” atau “bebas”, bahwa terdapat pilihan ketiga “tegas sekaligus mendidik”.
Ryan dan Deci (2020) menunjukkan bahwa motivasi yang lebih otonom (termasuk ketika seseorang menjalankan aturan karena sudah memahami dan menginternalisasi nilainya) lebih mendukung perkembangan positif dibandingkan motivasi yang semata-mata dikendalikan dari luar. Mereka juga menekankan bahwa dukungan terhadap kebutuhan akan autonomy, competence, dan relatedness penting dalam konteks pendidikan. Maka, pertanyaan guru seharusnya tidak berhenti pada
“Bagaimana membuat anak ini kapok?”, namun pertanyaan yang lebih mendidik adalah “Apa yang perlu dipelajari anak dari perilaku ini?”. Perubahan pertanyaan tersebut sebenarnya mengubah seluruh cara kita memandang disiplin.
Disiplin adalah Kesempatan Belajar
Disiplin sesungguhnya berhubungan erat dengan kemampuan sosial dan emosional dalam mengenali emosi, mengendalikan impuls, memahami perspektif orang lain, mengambil keputusan yang bertanggung jawab, dan memperbaiki hubungan setelah terjadi konflik. Mahoney et al. (2018) menunjukkan bahwa program Social and Emotional Learning (SEL) berbasis sekolah memberikan dampak positif pada berbagai outcome perilaku dan akademik, baik segera setelah intervensi maupun dalam beberapa periode tindak lanjut. Temuan tersebut memberi pesan penting bagi pendidikan bahwa perilaku bermasalah bukan selalu akhir dari proses pendidikan. Ia dapat menjadi awal dari proses belajar. Siswa yang memukul teman dapat belajar mengelola kemarahan, siswa yang berbohong dapat belajar tentang kejujuran dan konsekuensi, siswa yang merusak barang dapat belajar bertanggung jawab dan memperbaiki kerusakan, siswa yang mengganggu kelas dapat belajar memahami dampak perilakunya terhadap orang lain. Dengan demikian, ketika terjadi pelanggaran, guru tidak hanya perlu bertanya “Hukuman apa yang pantas diberikan?”, tetapi juga “Keterampilan apa yang belum dimiliki anak sehingga perilaku ini terjadi?. Pertanyaan ini menggeser posisi guru dari sekadar pengawas perilaku menjadi pendidik perilaku.
Pendidikan yang Salah Bukan Hanya yang Terlalu Keras
Mungkin selama ini kita terlalu mudah menyebut pendidikan yang salah sebagai pendidikan yang keras. Bahwa guru yang membentak dianggap bermasalah, guru yang menghukum dianggap bermasalah dan bahkan sekolah yang memiliki banyak aturan dianggap terlalu represif. Semua itu memang perlu dikritisi ketika praktiknya merendahkan martabat siswa atau semata-mata mengandalkan rasa takut. Tetapi kita juga perlu berani mengatakan bahwa pendidikan yang kehilangan ketegasan juga dapat menjadi pendidikan yang salah. Ketika siswa tidak pernah mengalami konsekuensi, maka ia kehilangan kesempatan belajar bertanggung jawab. Ketika semua perilaku dibenarkan atas nama memahami anak, anak tidak belajar memahami dampak perilakunya terhadap orang lain. Ketika guru selalu mengalah karena takut konflik, maka siswa tidak belajar bahwa kehidupan sosial memiliki batas.
Dan ketika aturan dibuat tetapi tidak pernah ditegakkan, maka aturan akhirnya kehilangan makna. Maka, persoalannya bukanlah memberikan hukuman atau tanpa hukuman?. Persoalannya adalah apa tujuan kita ketika mendisiplinkan anak?. Jika tujuan kita hanya membuat anak takut, kita mungkin mendapatkan kepatuhan. Jika tujuan kita membuat anak memahami, bertanggung jawab, dan mampu mengatur dirinya, kita sedang membangun karakter. Dan jika kita sungguh-sungguh ingin membangun pemuda berkarakter, mungkin keberanian yang paling kita perlukan bukan keberanian untuk menghukum, melainkan keberanian untuk mendidik.
Mengapa Guru Takut Menegakkan Disiplin?
Terdapat sebuah kalimat yang mungkin pernah terlintas di benak seorang guru; “Sebenarnya saya tahu anak ini perlu ditegur. Tetapi, apakah saya berani?”. Pertanyaan itu terdengar sederhana. Namun, di baliknya ada persoalan psikologis dan profesional yang tidak sederhana. Guru bukan hanya berhadapan dengan siswa. Ketika menegakkan disiplin, guru juga berhadapan dengan orang tua, rekan kerja, pimpinan sekolah, kebijakan institusi, bahkan opini publik. Pada era media sosial, satu kejadian di kelas dapat keluar dari ruang sekolah dan menjadi konsumsi banyak orang dalam hitungan jam.
Salah satu konsep penting dalam psikologi pendidikan adalah teacher self-efficacy, yaitu keyakinan guru terhadap kemampuannya untuk menjalankan tugas-tugas profesional dan menghasilkan dampak positif dalam proses pembelajaran. Guru dengan self-efficacy yang baik bukan berarti guru yang selalu percaya dirinya sempurna. Ia lebih memiliki keyakinan bahwa ketika menghadapi masalah, ia mempunyai kapasitas untuk mengelolanya.
Zee dan Koomen (2016) menemukan bahwa teacher self-efficacy berkaitan positif dengan kualitas proses pembelajaran, penyesuaian akademik siswa, serta berbagai aspek kesejahteraan guru. Mereka juga menemukan hubungan negatif antara self-efficacy guru dan aspek-aspek burnout. Temuan ini memberi kita sebuah perspektif penting. Ketika guru menghadapi perilaku siswa yang menantang, persoalannya bukan hanya “Apakah guru tahu cara mendisiplinkan siswa?”. Tetapi juga “Apakah guru yakin bahwa ia mampu melakukannya dengan baik?”. Guru yang ragu terhadap kemampuannya mengelola konflik mungkin akan lebih mudah menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan masalah. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena dalam pikirannya, konflik dapat terasa seperti situasi yang tidak dapat ia kendalikan. Guru akhirnya berpikir; alau saya tegur, bagaimana kalau anak melawan?Kalau saya beri konsekuensi, bagaimana kalau orangtuanya datang? Kalau situasi menjadi besar, apakah saya akan didukung sekolah?. Semakin banyak pertanyaan semacam ini muncul, semakin besar kemungkinan guru memilih jalan yang paling aman: tidak bertindak. Oleh karenanya, meningkatkan disiplin siswa tidak cukup hanya dengan membuat aturan bagi siswa. Kita juga perlu membangun self-efficacy guru dalam mengelola perilaku dan konflik.
Pada sisi lain, tanpa disadari, profesi ini membutuhkan energi dan stamina yang besar guna menjalaninya secara optimal. Salah satu hal yang kadang menyedot energi para guru adalah tetap menjaga emosinya tetap stabil dan terkendali ketika berdinami di lingkungan sekolah. Guru harus menjelaskan materi, memperhatikan kebutuhan siswa yang berbeda, menilai pekerjaan, berkomunikasi dengan orang tua, mengikuti rapat, menyelesaikan administrasi, memenuhi berbagai tuntutan institusi, dan pada saat yang sama menjaga suasana kelas tetap kondusif. Dalam kondisi seperti itu, maka menegakkan disiplin dapat terasa sebagai pekerjaan tambahan yang menguras energi. Bayangkan seorang guru yang sejak pagi sudah mengajar beberapa kelas. Setelah itu ia harus menyelesaikan administrasi, menghadiri rapat, dan menjawab pesan orang tua. Di kelas terakhir, dua siswa terlibat konflik. Secara profesional, ia tahu konflik tersebut harus ditangani, namun secara psikologis, ia mungkin sudah kehabisan sumber daya.
Penelitian Aldrup et al. (2018) menunjukkan bahwa ketika guru mempersepsikan lebih banyak perilaku bermasalah dari siswa, mereka melaporkan kesejahteraan kerja yang lebih rendah, termasuk kelelahan yang lebih tinggi dan antusiasme kerja yang lebih rendah. Hubungan guru-siswa juga berperan dalam hubungan tersebut. Dengan demikian, kita perlu berhati-hati sebelum mengatakan “Guru sekarang tidak tegas”. Mungkin sebagian guru memang kurang memiliki keterampilan manajemen kelas, tetapi sebagian lainnya mungkin sedang kelelahan. Dan guru yang kelelahan mungkin akan memilih menghindari konflik bukan karena tidak mengetahui apa yang benar, melainkan karena energi psikologisnya untuk menghadapi konflik sudah menipis. Temuan Madigan dan Kim (2021) menyimpulkan bahwa burnout berkaitan positif dengan niat guru untuk meninggalkan profesi, sementara kepuasan kerja berkaitan negatif dengan niat tersebut. Burnout bahkan menjelaskan porsi yang lebih besar dari variasi niat untuk keluar dibandingkan kepuasan kerja.
Ketika Menegur Anak Terasa Seperti Mengambil Risiko
Terdapat isu lain yang juga relevan dengan fenomena ini yang adalah ketakutan terhadap penilaian orang lain. Guru mungkin tidak takut kepada siswanya, namun guru mungkin justru takut terhadap apa yang akan terjadi setelah ia menegur siswa.
· Bagaimana jika orang tua menelepon?
· Bagaimana jika orang tua datang ke sekolah?
· Bagaimana jika kejadian tersebut direkam?
· Bagaimana jika percakapan guru dengan siswa dipotong dari konteks dan diunggah ke media sosial?
· Bagaimana jika guru kemudian menjadi pihak yang disalahkan?
Di sinilah konsep fear of negative evaluation dapat membantu kita memahami salah satu mekanisme psikologis yang mungkin bekerja. Secara umum, fear of negative evaluation merujuk pada kekhawatiran seseorang bahwa dirinya akan dinilai atau dipandang negatif oleh orang lain, yang menyebabkan mMunculnya tekanan sosial terhadap pengambilan keputusan profesional guru.
Penelitian mengenai moral distress pada guru menunjukkan bahwa tekanan dari pimpinan, orang tua, kolega, komunitas, maupun kebijakan pendidikan dapat menempatkan guru pada situasi dilematik: mengikuti tekanan lingkungan atau mempertahankan keputusan yang menurutnya secara profesional dan moral benar (Mareš, 2017; Váchová, 2019). Di sinilah kita memahami mengapa kalimat “Guru takut menegur” sebenarnya terlalu sederhana. Bisa jadi guru tidak takut menegur anak, namun guru takut terhadap konsekuensi sosial dari keputusan untuk menegur. Hal ini merupakan dua hal yang sangat berbeda namun penting untuk dipahami. Oleh karenanya guru membutuhkan psychological safety. Konsep psychological safety yang diperkenalkan dan dikembangkan dalam literatur organisasi menggambarkan keyakinan bahwa seseorang dapat mengambil risiko interpersonal (misalnya berbicara, mengakui kesalahan, bertanya, atau menyampaikan kekhawatiran) tanpa takut dipermalukan atau dihukum secara interpersonal (Edmondson, 2019).
Penelitian mengenai guru juga menunjukkan bahwa psychological safety berkaitan dengan konteks kepemimpinan dan budaya organisasi sekolah. Shahid dan Din (2021), misalnya, menunjukkan pentingnya perilaku kepemimpinan sekolah, efektivitas tim, dan budaya organisasi dalam membangun psychological safety pada guru. Dengan demikian, ketika guru takut menegakkan disiplin, kita tidak boleh hanya bertanya, mengapa gurunya tidak berani?. Namun kita juga perlu bertanya, apakah sistem sekolah membuat guru merasa aman untuk mengambil keputusan profesional?. Moral distress pada dasarnya muncul ketika seseorang menghadapi situasi di mana ia mengetahui atau meyakini tindakan yang secara moral atau profesional tepat, tetapi mengalami hambatan yang membuatnya sulit bertindak sesuai dengan keyakinan tersebut.
Mareš (2017) menjelaskan bahwa guru dapat menghadapi dilema moral akibat tekanan dari berbagai pihak, termasuk pimpinan, kolega, komunitas, dan orang tua. Váchová (2019) juga menunjukkan bagaimana tekanan sosial dan keterbatasan otonomi profesional dapat menempatkan guru pada situasi ketika mereka harus memilih antara mengikuti tekanan lingkungan atau mempertahankan keyakinan profesionalnya. Hal ini menunjukan bahawa fenomena ini juag dapat merujuk pada masalah system pendidikan yang lebih besar daripada sebuah tindakan pendisiplinan di ruang kelas.
Seni Menjadi Guru Yang Tegas Tanpa Harus Keras
Guru memiliki peran penting dalam pembentukan disiplin, tetapi perlu membedakan hukuman dengan konsekuensi yang mendidik. Konsekuensi seharusnya membantu siswa memahami dampak perilakunya dan belajar bertanggung jawab, bukan sekadar memberikan ketidaknyamanan. Dalam menerapkan disiplin, guru juga perlu memiliki regulasi emosi, konsisten dalam menerapkan aturan, serta menjadi teladan karakter bagi siswa. Dengan demikian, ketegasan tidak harus diwujudkan melalui kekerasan atau rasa takut, tetapi melalui aturan yang jelas, konsekuensi yang dapat diprediksi, dan perlakuan yang tetap bermartabat.
Sekolah perlu menjadi sistem pendukung bagi guru, bukan menyerahkan seluruh tanggung jawab disiplin kepada individu guru. Sekolah perlu membangun psychological safety, kebijakan disiplin yang konsisten, serta pelatihan mengenai komunikasi tegas, regulasi emosi, manajemen kelas, konsekuensi yang mendidik, dan penyelesaian konflik. Disiplin positif juga perlu menjadi kompetensi institusi dan didukung melalui kemitraan dengan keluarga. Orang tua perlu membedakan antara membela anak dan membenarkan semua perilakunya: anak tetap perlu dilindungi dari perlakuan yang tidak adil, tetapi juga diberi kesempatan untuk belajar bertanggung jawab dan memperbaiki kesalahan.
Pada akhirnya, guru, sekolah, dan orang tua memiliki peran berbeda tetapi tujuan yang sama, yaitu membantu anak mengembangkan kemampuan mengatur diri, memahami dampak perilaku, bertanggung jawab, dan menghormati orang lain. Fokus sebaiknya bukan mencari siapa yang salah ketika anak bermasalah, melainkan mencari apa yang dapat dilakukan bersama agar anak belajar dari masalah tersebut. Disiplin dengan demikian tidak menjadi arena tarik-menarik kekuasaan, tetapi menjadi ruang kolaborasi untuk membangun karakter, sehingga anak belajar melakukan hal yang benar bukan karena takut diawasi, melainkan karena telah memahami dan menghayati nilai tersebut.
Hal yang penting yang perlu disadari adalah membedakan prinsip antara hukuman dan konsekuensi yang mendidik. Disinilah konsep disiplin positif dapat menjebatani. Hukuman terutama berorientasi pada memberikan ketidaknyamanan sebagai respons terhadap pelanggaran, namun sebaliknya, konsekuensi logis seharusnya membantu siswa memahami hubungan antara perilaku dan dampaknya. Ketika terdapat seorang siswa merusak barang sekolah, maka konsekuensinya bukan sekadar dimarahi, tetapi ikut bertanggung jawab membersihkan atau memperbaiki kerusakan sesuai dengan situasinya. Ketika ada seorang siswa menyakiti teman, maka konsekuensinya bukan mempermalukannya di depan kelas, tetapi membantu siswa memahami dampak tindakannya dan mengambil langkah untuk memperbaiki relasi. Jika terdapat seorang siswa tidak menyelesaikan tugas, maka konsekuensinya bukan hukuman yang tidak berkaitan dengan perilaku, tetapi menyelesaikan tanggung jawab yang memang belum diselesaikannya. Disinilah disiplin berubah dari “kamu harus merasakan akibat karena kamu salah” menjadi “kamu perlu belajar bertanggung jawab atas apa yang kamu lakukan”. Perubahan kecil dalam cara berpikir ini akan mengakibatkan efek yang besar terhadap pendidikan karakter.
Salah satu lain penunjang yang juga diperlukan adalah konsistensi penerapan. Aturan yang jelas tetapi diterapkan tidak akan konsisten akan sulit dipahami anak. Hari ini perilaku tertentu dianggap pelanggaran, besok dibiarkan, dan minggu berikutnya kembali dihukum. Anak akhirnya belajar bukan tentang nilai di balik aturan, tetapi tentang siapa guru yang sedang mengawasi. Disinilah penerapan prinsip dasar yang jelas akan lebih mudah memberntuk perilaku disiplin terhadap peraturan dapat dibentuk. Hal yang dapat dilakukan adalah menjelaskan aturan, mernapatkan system konsekuensi dapat diprediksi, dan tetap memeprtahnkan perlakuan bermatabat terhadap siswa. Salah satu kunci terakhir, adalah guru juga perlu menyadari bahwa dirinya adalah model karakter. Siswa mungkin lupa apa yang dikatakan guru tentang kejujuran, tetapi ia akan mengingat ketika gurunya mengakui, “Tadi saya keliru”. Siswa mungkin lupa definisi tentang menghargai orang lain, tetapi ia melihat bagaimana guru memperlakukan siswa yang paling sulit di kelas. Hal ini menekankan bahwa karakter tidak hanya diajarkan melalui materi, namun karakter ditangkap melalui keteladanan yang terlihat dalam kesehariannya.
Sekolah, Jangan Biarkan Guru Berjuang Sendirian
Ketika sekolah ingin menerapkan karakter kedisipinan pada sebuah ekosistem sekolah, maka hal yang biasanya terjadi adalah pihak sekolah membuat aturan, kemudian menyerahkan pelaksanaannya kepada guru. Ketika kedisipinan berhasil terbentuk, sekolah merasa sistemnya berjalan. Namun ketika muncul masalah kedisipinan, hal yang biasanya terjadi adalah memanggil guru yang dianggap gagal menerapkan kedisipinan tersebut. Padahal, disiplin tidak akan bertahan jika hanya bergantung pada keberanian individu guru. Sekolah perlu menciptakan psychological safety environment bagi guru, di mana guru dapat menyampaikan persoalan, meminta bantuan, mengakui kesalahan, dan mengambil keputusan profesional tanpa takut langsung dipermalukan atau disalahkan (Edmondson, 2019). Sekolah juga perlu memiliki kebijakan disiplin yang konsisten. Bukan hanya buku tata tertib, tetapi kesepakatan mengenai bagaimana aturan diterapkan, bagaimana pelanggaran ditangani, kapan orang tua dilibatkan, bagaimana kasus berulang ditindaklanjuti, dan kapan guru membutuhkan dukungan dari pihak lain. Tanpa adanya sistem seperti ini, guru dapat mengalami situasi yang membingungkan. Hal yang mungkin terjadi adalah guru A memberikan konsekuensi, sedang guru B tidak memberikan konsekuensi apa-apa kepada siswa. Hal ini menyebabkan orang tua mendapat informasi berbeda dari dua guru yang berada dalam ekosistem pendidikan yang sama. Hal ini kemudian menyebabkan siswa belajar mencari celah di antara ketidakkonsistenan tersebut.
Sekolah dapat memberikan pelatihan kepada guru tentang komunikasi tegas, regulasi emosi, manajemen kelas, pemberian konsekuensi yang mendidik, penyelesaian konflik, serta pendekatan restoratif. Pendekatan seperti ini lebih sejalan dengan tujuan disiplin yang ingin membangun keterampilan sosial dan emosional siswa, bukan sekadar menghentikan perilaku yang tidak diinginkan.
Penelitian mengenai school-based social and emotional learning menunjukkan bahwa pengembangan kompetensi sosial-emosional secara sistematis di sekolah berkaitan dengan berbagai outcome positif bagi siswa (Mahoney et al., 2018). Karena itu, membangun budaya disiplin seharusnya berjalan beriringan dengan membangun kompetensi sosial-emosional seluruh warga sekolah.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah sekolah perlu membangun kemitraan dengan keluarga. Dengan kesadaran penuh bahwa it takes a village to raise a child, maka membentuk karakter disiplin membutuhkan ekosisten yang bersinergi. Guru tidak seharusnya menghadapi orang tua hanya ketika terjadi masalah dengan pembentukan karakter disiplin pada siswa. Komunikasi sekolah-rumah sebaiknya dibangun sebelum masalah muncul. Orang tua juga perlu memahami prinsip disiplin yang digunakan sekolah. Pada saat yang bersamaan, guru juga perlu mengetahui nilai dan kebiasaan yang dibangun keluarga. Jika terjadi masalah, keduanya dapat berbicara mengenai kebutuhan anak, bukan saling mencari siapa yang salah. Perlu dipahami, ketika sekolah dan keluarga mengirimkan pesan yang bertolak belakang, siswa berada dalam posisi yang membingungkan. Siswa kemudian akan lebih cenderung memiih pesan yang paling menguntungkan baginya.
Orang Tua; Membela Anak Bukan Berarti Membenarkan Semua Perilakunya
Secara alamiah, orang tua selalu ingin melindungi anaknya. Ketika anak pulang dan berkata, “Tadi aku dimarahi guru”, maka biasanya reaksi pertama orang tua adalah membela anaknya. Naluri melindungi tersebut dapat dipahami. Namun terdapat perbedaan besar antara membela anak dan membenarkan semua perilaku anak. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa membela anak berarti memastikan anak diperlakukan secara adil dan bermartabat. Terlebih lagi, membenarkan semua perilaku berarti menghilangkan kesempatan anak untuk belajar bertanggung jawab. Maka hal yang sebaiknya orangtua lakukan ketika anak melakukan kesalahan adalah mendidikanya. Maka respons orang tua yang mendidik bukan “Tidak mungkin anak saya melakukan itu”, melainkan melainkan “Coba kita pahami dulu apa yang terjadi. Kalau memang kamu melakukan kesalahan, bagaimana kamu akan memperbaikinya?”. Kalimat pertama memang lebih mudah dilontarkan daripada kelimat kedua, akan tetapi justru di situlah pendidikan karakter berlangsung. Hal yang perlu dipahami adalah bahwa orang tua tidak kehilangan perannya ketika mendukung konsekuensi sekolah. Namun sebaliknya, orang tua sedang menunjukkan kepada anak bahwa aturan berlaku bukan hanya ketika menguntungkan dirinya. Tentu, orang tua tetap memiliki hak untuk mempertanyakan keputusan sekolah apabila konsekuensi yang diberikan tidak adil, merendahkan martabat anak, atau tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Bermitra dengan sekolah bukan berarti menyerahkan seluruh penilaian kepada sekolah. Kemitraan berarti orang tua dan sekolah memiliki ruang untuk berdialog secara terbuka mengenai apa yang terbaik bagi perkembangan anak.
Tiga Pihak, Satu Tujuan
Bayangkan seorang anak mendapatkan pesan berikut di sekolah “Kamu harus bertanggung jawab atas kesalahanmu”. Namun kemudian di rumah ia mendapatkan pesan “Kalau ada masalah, biar Mama yang bereskan”. Anak mungkin akhirnya belajar bahwa tanggung jawab adalah sesuatu yang harus dilakukan ketika tidak ada orang tua yang dapat menyelamatkannya. Sebaliknya, ketika sekolah dan keluarga memiliki ekspektasi yang relatif selaras, anak memperoleh pengalaman yang konsisten. Inilah yang membuat pendidikan karakter tidak berhenti sebagai teori. Nilai menjadi nyata karena anak mengalaminya berulang kali dalam lingkungan yang berbeda.
Pada akhirnya, guru, sekolah, dan orang tua memang memiliki peran yang berbeda. Guru berhadapan langsung dengan perilaku dan proses belajar anak; sekolah menyediakan sistem, kebijakan, dan dukungan professional; dan orang tua membangun nilai dan kebiasaan yang berlangsung jauh melampaui jam sekolah. Ketiganya seharusnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membantu anak menjadi manusia yang mampu mengatur dirinya, memahami dampak perilakunya, bertanggung jawab atas pilihannya, dan menghormati orang lain. Dengan demikian, disiplin tidak lagi menjadi arena tarik-menarik kekuasaan antara guru, sekolah, orang tua, dan siswa.
Disiplin menjadi ruang kolaborasi untuk membangun karakter. Kita dapat menemukan kembali makna pendidikan yang sesungguhnya (guru tidak harus menjadi polisi, sekolah tidak harus menjadi pengadilan, dan orang tua tidak harus menjadi pengacara). Ketiganya perlu menjadi pendidik yang mampu mengatakan kepada anak “Kami tetap menyayangimu ketika kamu salah”, “Kesalahanmu tidak membuatmu menjadi anak yang buruk”, “Tetapi kesalahanmu tetap perlu kamu pertanggungjawabkan”, “Dan kami akan membantu kamu belajar memperbaikinya”. Jika pesan seperti ini konsisten diterima anak dari rumah dan sekolah, disiplin tidak lagi identik dengan rasa takut.Dan pada akhirnya, belajar menjadi manusia yang mampu menentukan pilihan yang benar meskipun tidak ada orang dewasa yang mengawasi. Barangkali, itulah karakter yang sesungguhnya ingin kita bangun dari pendidikan.
Dari “Guru Takut” Menjadi “Guru Didukung”
Mungkin inilah cara yang lebih adil dalam membaca fenomena guru yang enggan menegakkan disiplin. Kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa guru sekarang terlalu lembek, sebaliknya, kita perlu melihat berbagai lapisan psikologis yang berada di balik keputusan tersebut. Pemahaman bahwa guru yang memiliki self-efficacy kuat lebih memiliki modal psikologis untuk menghadapi tantangan kelas (Zee & Koomen, 2016), guru yang kelelahan mungkin memiliki lebih sedikit energi untuk menghadapi konflik dan perilaku bermasalah (Aldrup et al., 2018), burnout yang tinggi juga menjadi persoalan serius bagi keberlangsungan guru dalam profesinya (Madigan & Kim, 2021), tekanan sosial dari orang tua, pimpinan, kolega, dan lingkungan dapat menempatkan guru dalam dilema profesional dan moral (Mareš, 2017; Váchová, 2019), dan tanpa psychological safety, mengambil keputusan yang berisiko secara interpersonal menjadi semakin sulit (Edmondson, 2019; Shahid & Din, 2021).
Jadi, mungkin pertanyaan yang tepat bukan “Mengapa guru takut menghukum?”, melainkan “Apa yang membuat guru merasa bahwa menegakkan disiplin adalah sebuah risiko?”. Pertanyaan itu mengubah arah pembicaraan. Kita tidak lagi menyalahkan guru, namun mulai melihat ekosistem pendidikan, bahwa guru tidak seharusnya berani sendirian. Keberanian profesional membutuhkan dukungan institusi. Sebab jika kita ingin anak belajar bertanggung jawab, kita pun harus membangun sistem pendidikan yang bertanggung jawab kepada guru. Jika kita ingin anak belajar berani melakukan yang benar, kita harus memberi guru ruang untuk melakukan hal yang benar. Dan jika kita ingin sekolah menjadi tempat pembentukan karakter, maka sekolah pertama-tama harus menjadi tempat di mana guru sendiri merasa aman untuk menjalankan tanggung jawab moral dan profesionalnya. Mungkin, dengan demikian, kita dapat kembali kepada pertanyaan dari bagian sebelumnya. Pendidikan yang salah bukan hanya ketika guru terlalu keras, pendidikan juga menjadi salah ketika guru terlalu takut untuk mendidik, maka karena itu, tugas kita bukan mengembalikan guru kepada budaya menghukum. Tugas kita adalah mengembalikan keberanian guru untuk menegakkan batas, dengan cara yang mendidik, manusiawi, dan didukung oleh seluruh ekosistem sekolah.
Daftar Pustaka
Aldrup, K., Klusmann, U., Lüdtke, O., Göllner, R., & Trautwein, U. (2018). Student misbehavior and teacher well-being: Testing the mediating role of the teacher–student relationship. Learning and Instruction, 58, 126–136. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2018.05.006
Berkowitz, M. W., & Bier, M. C. (2014). Research-based character education. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 591(1), 72–85.
Dean, W., Talbot, S., & Dean, A. (2020). Reframing clinician distress: Moral injury not burnout. Federal Practitioner, 37(9), 400–402.
Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation, and growth. Wiley.
Lerner, R. M., Lerner, J. V., Bowers, E. P., & Geldhof, G. J. (2015). Positive Youth Development and Relational Developmental Systems.
Madigan, D. J., & Kim, L. E. (2021). Towards an understanding of teacher attrition: A meta-analysis of burnout, job satisfaction, and teachers’ intentions to quit. Teaching and Teacher Education, 105, 103425. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103425
Mahoney, J. L., Durlak, J. A., & Weissberg, R. P. (2018). An update on social and emotional learning outcome research. Phi Delta Kappan, 100(4), 18–23. https://doi.org/10.1177/0031721718815668
Mareš, J. (2017). Morální distres učitelů – skrytý problém [The moral distress of teachers – A hidden problem]. Pedagogika, 67(1), 27–55.
OECD. (2021). Beyond Academic Learning: First Results from the Survey of Social and Emotional Skills. OECD Publishing.
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2020). Intrinsic and extrinsic motivation from a self-determination theory perspective: Definitions, theory, practices, and future directions. Contemporary Educational Psychology, 61, 101860. https://doi.org/10.1016/j.cedpsych.2020.101860
Shahid, S., & Din, M. (2021). Fostering psychological safety in teachers: The role of school leadership, team effectiveness & organizational culture. International Journal of Educational Leadership and Management, 9(2), 122–149.
Skinner, B. F. (1953). Science and human behavior. Macmillan.
Váchová, M. (2019). Development of a tool for determining moral distress among teachers in basic schools. Pedagogika. https://doi.org/10.14712/23362189.2019.1524
Zee, M., & Koomen, H. M. Y. (2016). Teacher self-efficacy and its effects on classroom processes, student academic adjustment, and teacher well-being: A synthesis of 40 years of research. Review of Educational Research, 86(4), 981–1015. https://doi.org/10.3102/0034654315626801
