ISSN 2477-1686
Vol. 12 No. 69 November 2026
Generasi AI di Tengah Krisis Literasi, Ketimpangan Digital dan Putusnya Transisi Sekolah–Kerja
Oleh:
Arief Budiarto
Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Achmad Yani
Pendahuluan
Indonesia memiliki modal demografis yang besar. Pada 2024, jumlah pemuda mencapai sekitar 64,22 juta jiwa atau hampir seperlima penduduk Indonesia. Besarnya populasi tersebut dapat menjadi sumber inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Namun, manfaat demografi tidak muncul secara otomatis. Pendidikan harus mampu membentuk kemampuan dasar, daya pikir, karakter, kecakapan digital, dan jalur menuju pekerjaan produktif. Dalam konteks itu, kebijakan pendidikan Indonesia menghadapi sebuah paradoks. Pemerintah mulai memperkenalkan pembelajaran koding dan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI), sedangkan kemampuan fondasional sebagian besar peserta didik masih lemah. PISA 2022 menunjukkan bahwa hanya 18% siswa Indonesia berusia 15 tahun mencapai kompetensi minimum matematika, 25% mencapai kompetensi minimum membaca, dan 34% mencapai kompetensi minimum sains. Kinerja Indonesia juga menurun dibandingkan PISA 2018 pada ketiga bidang tersebut. Bank Dunia memperkirakan bahwa 53% anak Indonesia pada akhir usia sekolah dasar mengalami learning poverty, yaitu belum mampu membaca dan memahami teks sederhana sesuai usia. Sebanyak 49% siswa belum mencapai kompetensi membaca minimum, sedangkan sekitar 7% anak usia sekolah dasar tidak bersekolah. Estimasi tersebut menggunakan data internasional terbaru yang tersedia sebelum penutupan sekolah akibat pandemi, sehingga harus dibaca sebagai gambaran struktural, bukan ukuran hasil belajar terkini.
Masalah pendidikan juga terlihat pada transisi menuju kehidupan ekonomi. Pada Agustus 2024, sekitar 20,31% penduduk usia 15–24 tahun berstatus not in employment, education, or training atau NEET. Jumlahnya sekitar sembilan juta pemuda yang tidak sedang belajar, bekerja, maupun mengikuti pelatihan. Pada Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka nasional mencapai 4,85%. Berdasarkan tingkat pendidikan, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan masih menghadapi tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Data tersebut tidak membuktikan bahwa sekolah menjadi satu-satunya penyebab pengangguran, tetapi menunjukkan lemahnya hubungan antara pendidikan, pelatihan, informasi pasar kerja, dan penciptaan pekerjaan.
Di tengah persoalan tersebut, pemerintah menerbitkan Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025 tentang Pedoman Implementasi Koding dan Kecerdasan Artifisial. Kebijakan ini memungkinkan pembelajaran dilakukan sebagai mata pelajaran pilihan, diintegrasikan dengan mata pelajaran lain, atau dikembangkan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Pelaksanaannya dapat menggunakan internet, perangkat tanpa internet, atau pendekatan unplugged tanpa perangkat digital. Fleksibilitas tersebut penting karena kesiapan guru, fasilitas sekolah, dan dukungan pemerintah daerah berbeda-beda.
Kebijakan AI bukan keputusan yang keliru. Pemuda Indonesia memang perlu memahami teknologi yang akan memengaruhi pendidikan, pekerjaan, layanan publik, dan kehidupan sosial. Masalah muncul ketika teknologi diperlakukan sebagai tujuan, bukan alat; ketika perluasan kurikulum baru mendahului perbaikan kemampuan dasar; serta ketika keberhasilan diukur melalui jumlah perangkat, sekolah, atau sertifikat, bukan melalui peningkatan pembelajaran dan kesejahteraan pemuda. Dengan demikian, pertanyaan “bangun pemuda dari pendidikan yang salah?” seharusnya diarahkan pada tiga aspek: apakah urutan prioritas pendidikan sudah tepat, apakah transformasi digital dilaksanakan secara adil, dan apakah pendidikan benar-benar menghubungkan pemuda dengan masa depan kerja yang layak.
Pembahasan dan Solusi
1. Masalah Utama Bukan AI, Melainkan Urutan Kebijakan
Literasi, numerasi, penalaran ilmiah, kemampuan berkomunikasi, dan keterampilan sosial merupakan fondasi pendidikan AI. Siswa tidak dapat memahami algoritma apabila numerasinya lemah. Mereka juga tidak mampu menilai jawaban AI apabila belum dapat membaca kritis, memeriksa sumber, membedakan fakta dan opini, serta menyusun argumen. Tanpa fondasi tersebut, AI dapat menjadi jalan pintas yang menyamarkan ketidakpahaman. Siswa mungkin mampu menghasilkan esai, gambar, kode, atau presentasi, tetapi tidak memahami proses berpikir dan bukti yang mendasari produk tersebut. Akibatnya, teknologi meningkatkan produksi tugas, tetapi belum tentu meningkatkan pembelajaran. Solusinya bukan menunda seluruh pendidikan AI. Pemerintah perlu menjalankan penguatan kemampuan dasar dan literasi AI secara bersamaan, tetapi dengan tahapan yang jelas. Pada pendidikan dasar, prioritas utama harus berupa kelancaran membaca, pemahaman teks, numerasi, logika, pengenalan pola, dan pemecahan masalah. Koding dapat diperkenalkan melalui permainan, simulasi, dan kegiatan unplugged. Pada jenjang berikutnya, materi dapat berkembang menuju algoritma, pengolahan data, cara kerja AI, etika, dan pemanfaatannya untuk menyelesaikan masalah nyata.
Bukti internasional menunjukkan bahwa pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan aktual siswa atau Teaching at the Right Level dapat meningkatkan hasil belajar apabila diterapkan secara konsisten. Global Education Evidence Advisory Panel juga menempatkan pengajaran berdasarkan tingkat kemampuan, pedagogi terstruktur, pendidikan usia dini, serta dukungan efektif kepada guru sebagai investasi pendidikan yang relatif hemat biaya. Sebaliknya, pengadaan perangkat keras tanpa perubahan pedagogi berisiko menghasilkan dampak rendah. Karena itu, setiap sekolah perlu melakukan asesmen diagnostik singkat dan berkala. Hasilnya digunakan untuk mengelompokkan dukungan belajar, bukan untuk memberi label permanen kepada siswa. Pemerintah juga perlu menetapkan indikator kemampuan fondasional sebagai prasyarat evaluatif bagi perluasan program digital.
2. Akses Internet Belum Berarti Kesiapan Belajar Digital
Kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan ada atau tidaknya internet. Pada 2024, sekitar 72,78% penduduk Indonesia tercatat mengakses internet dan 68,65% memiliki telepon seluler. Namun, hanya 18,52% rumah tangga yang memiliki atau menguasai komputer. Data tersebut menunjukkan bahwa akses digital Indonesia lebih banyak ditopang telepon seluler daripada perangkat yang mendukung pekerjaan belajar kompleks.
Siswa dapat tercatat sebagai pengguna internet karena sesekali menggunakan telepon milik orang tua. Kondisi tersebut tidak sama dengan memiliki perangkat pribadi, koneksi stabil, ruang belajar, listrik yang andal, biaya data yang memadai, atau dukungan orang dewasa. Angka nasional juga menyembunyikan perbedaan antardaerah, antarkelompok pendapatan, dan antara sekolah perkotaan dengan sekolah terpencil.
UNESCO menegaskan bahwa keberhasilan teknologi pendidikan memerlukan tiga kondisi sistemik: akses yang memadai, tata kelola dan regulasi yang kuat, serta kesiapan guru. Teknologi dapat memperluas akses, tetapi juga dapat memperbesar ketimpangan apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan relevansi, pemerataan, keberlanjutan, dan bukti dampaknya.
Kebijakan yang tepat adalah menerapkan digitalisasi berbasis tingkat kesiapan. Pemerintah dapat mengelompokkan sekolah ke dalam tiga kategori:
1. sekolah siap, dengan guru, perangkat, konektivitas, dan tata kelola yang memadai;
2. sekolah berkembang, yang memiliki sebagian sumber daya tetapi masih membutuhkan pendampingan;
3. sekolah prioritas, yang belum memiliki fasilitas dan kapasitas dasar.
Sekolah prioritas harus menerima alokasi lebih besar untuk listrik, konektivitas, perangkat bersama, pemeliharaan, teknisi, materi offline-first, dan pelatihan guru. Pembelian perangkat tanpa biaya pemeliharaan dan dukungan pedagogis hanya akan menghasilkan laboratorium yang cepat rusak atau jarang digunakan.
Pendanaan juga perlu memperhitungkan jumlah siswa miskin, lokasi geografis, kondisi disabilitas, kualitas jaringan, dan kapasitas pemerintah daerah. Kesetaraan bukan berarti memberi setiap sekolah jumlah perangkat yang sama, melainkan memberikan dukungan sesuai tingkat kebutuhannya.
3. Guru Harus Menjadi Pusat Transformasi
Transformasi digital tidak dapat menggantikan guru. Justru, semakin canggih teknologi yang digunakan, semakin besar kebutuhan terhadap guru yang mampu merancang pembelajaran, memeriksa informasi, mengelola diskusi, memberikan umpan balik, dan melindungi peserta didik. Survei Service Delivery Indicator Bank Dunia pada 2020 mencakup 350 sekolah di bawah Kementerian Agama dan kementerian pendidikan. Dalam sampel tersebut, 23,5% guru tidak berada di kelas saat kunjungan dan kemampuan guru dalam bahasa Indonesia, matematika, serta pedagogi dinilai rendah. Hanya sekitar 28% siswa kelas IV membaca pada tingkat yang sesuai dengan kelasnya. Temuan tersebut tidak dapat digeneralisasi sebagai keadaan seluruh guru pada 2026, tetapi menunjukkan bahwa reformasi kurikulum harus disertai perbaikan kapasitas dan tata kelola pembelajaran.
Penelitian eksperimental di Indonesia juga menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan guru tidak otomatis meningkatkan hasil belajar. Kenaikan gaji tanpa syarat meningkatkan kepuasan dan mengurangi tekanan finansial, tetapi tidak menghasilkan perbaikan terukur pada hasil belajar setelah dua hingga tiga tahun. Temuan ini tidak berarti kesejahteraan guru tidak penting. Implikasinya adalah bahwa kesejahteraan harus disertai pengembangan kompetensi, pendampingan, kondisi kerja yang baik, dan akuntabilitas profesional.
UNESCO merumuskan 15 kompetensi AI bagi guru dalam lima dimensi: orientasi berpusat pada manusia, etika AI, fondasi dan aplikasi AI, pedagogi AI, serta penggunaan AI untuk pengembangan profesional. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pelatihan guru tidak boleh berhenti pada cara mengoperasikan aplikasi. Guru harus memahami kapan AI berguna, kapan tidak diperlukan, bagaimana memeriksa kesalahan, dan bagaimana melindungi data siswa.
Pelatihan satu kali berbasis seminar perlu diganti dengan pengembangan profesional berkelanjutan. Model yang lebih efektif mencakup pelatihan awal, praktik di kelas, observasi, umpan balik, perbaikan rancangan pembelajaran, dan komunitas belajar antarguru. Kompetensi guru dinilai melalui praktik mengajar dan portofolio, bukan sekadar sertifikat kehadiran.
4. Literasi AI Harus Membentuk Daya Pikir
Literasi AI tidak identik dengan kemampuan menulis perintah atau prompt. Siswa yang dapat meminta AI membuat esai belum tentu memahami substansi esai tersebut. Karena itu, pendidikan AI harus menempatkan manusia sebagai pengendali proses berpikir.
UNESCO merekomendasikan penggunaan AI generatif yang berpusat pada manusia, sesuai usia, aman, adil, dan bermakna. Kebijakan perlu melindungi privasi, mengatur penggunaan data, menetapkan tanggung jawab, serta memastikan adanya validasi etis dan pedagogis sebelum teknologi digunakan dalam pendidikan. Kerangka kompetensi AI UNESCO untuk siswa memuat 12 kompetensi dalam empat dimensi: orientasi berpusat pada manusia, etika AI, teknik dan aplikasi AI, serta desain sistem AI. Kompetensi tersebut dikembangkan melalui tiga tingkat: memahami, menerapkan, dan menciptakan. Artinya, siswa tidak cukup menjadi konsumen aplikasi; mereka perlu berkembang menjadi pengguna kritis dan pencipta yang bertanggung jawab.
Perlindungan anak harus menjadi bagian inti kebijakan. UNICEF menekankan sepuluh persyaratan AI yang berpusat pada anak, termasuk keselamatan, privasi, nondiskriminasi, transparansi, akuntabilitas, inklusi, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap hak anak. Sekolah tidak boleh memasukkan data pribadi, kondisi kesehatan, identitas, atau karya siswa ke dalam aplikasi AI tanpa dasar hukum, persetujuan, dan pengamanan yang memadai.
Kajian ilmiah menunjukkan bahwa model bahasa besar dapat membantu personalisasi pembelajaran, penyusunan materi, pemberian umpan balik, dan akses terhadap penjelasan. Namun, teknologi yang sama juga membawa risiko informasi keliru, bias, plagiarisme, ketergantungan, pelanggaran privasi, dan penurunan keterlibatan kognitif.
Karena itu, kurikulum AI perlu membangun lima kemampuan utama:
· memahami bahwa keluaran AI bersifat probabilistik dan dapat salah;
· memeriksa fakta, sumber, dan konsistensi jawaban;
· mengenali bias serta potensi diskriminasi;
· melindungi data pribadi dan kekayaan intelektual;
· menggunakan AI untuk memperkuat, bukan menggantikan, proses berpikir.
Sistem penilaian juga harus berubah. Tugas yang hanya meminta produk akhir semakin mudah dikerjakan dengan AI. Sekolah perlu memperbanyak asesmen proses melalui presentasi lisan, catatan perkembangan, demonstrasi, eksperimen, portofolio, diskusi, dan refleksi penggunaan AI. Siswa harus menjelaskan sumber, langkah kerja, perubahan yang dilakukan, serta bagian yang dibantu teknologi.
5. Pembatasan Gawai dan Pendidikan AI Tidak Bertentangan
Pada Juli 2026, Kemendikdasmen menerbitkan Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kebijakan tersebut bukan pelarangan total. Gawai tetap dapat digunakan untuk kepentingan edukatif, tetapi penggunaannya harus terarah, aman, dan sesuai kebutuhan pembelajaran.
Kebijakan ini dapat berjalan searah dengan pendidikan AI. Sekolah perlu membedakan penggunaan produktif dan konsumtif. Penggunaan produktif mencakup riset, simulasi, pembuatan karya, pemrograman, dan analisis data. Penggunaan konsumtif mencakup aktivitas tanpa tujuan belajar yang mengganggu konsentrasi, interaksi sosial, kesehatan, atau keamanan.
Setiap sekolah dapat menetapkan tiga aturan: kapan perangkat boleh digunakan, untuk tujuan apa, dan siapa yang mengawasi. Sekolah juga perlu menyediakan waktu tanpa layar untuk membaca, berdiskusi, berolahraga, berkesenian, dan berinteraksi. Literasi digital bukan kemampuan menggunakan gawai sepanjang waktu, melainkan kemampuan memilih kapan teknologi membantu dan kapan teknologi harus dihentikan.
6. Pendidikan Harus Terhubung dengan Transisi Sekolah–Kerja
Pendidikan tidak cukup dinilai dari angka kelulusan. Keberhasilannya juga terlihat dari kemampuan lulusan melanjutkan pendidikan, mengikuti pelatihan, memperoleh pekerjaan layak, atau membangun usaha produktif.
Status NEET tidak hanya disebabkan rendahnya motivasi individu. Penelitian menggunakan Susenas 2022 menunjukkan bahwa kelas sosial memengaruhi risiko pemuda menjadi NEET. Pemuda dari rumah tangga kelas sosial rendah memiliki risiko lebih besar untuk terputus dari pendidikan dan pekerjaan. Jenis kelamin, perkawinan, kondisi rumah tangga, dan lokasi tempat tinggal juga berkaitan dengan risiko tersebut. Karena itu, kebijakan tidak boleh menyalahkan pemuda tanpa mempertimbangkan hambatan struktural.
Masalah lain adalah ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan. Penelitian terhadap 101.748 lulusan SMK yang telah bekerja, menggunakan Sakernas 2017–2019, menemukan 61,58% mengalami ketidaksesuaian horizontal antara bidang pendidikan dan pekerjaan. Sebanyak 13,58% tergolong berpendidikan lebih tinggi daripada kebutuhan pekerjaannya, sedangkan 10,13% mengalami kedua bentuk ketidaksesuaian tersebut. Temuan ini berasal dari periode sebelum pandemi dan hanya mencakup lulusan yang bekerja, tetapi tetap menunjukkan bahwa penguatan SMK tidak dapat berhenti pada penyediaan keterampilan teknis.
ADB menekankan bahwa transisi kerja pemuda tidak selalu berlangsung secara linear. Pemuda dapat berpindah antara pendidikan, pelatihan, pekerjaan informal, pengangguran, dan pekerjaan jangka pendek. Karena itu, layanan pencocokan kerja harus mendampingi seluruh proses transisi, bukan hanya mempertemukan lowongan dengan pencari kerja.
Solusi kebijakan perlu mencakup lima langkah. Pertama, bimbingan karier harus dimulai sebelum siswa lulus. Kedua, sekolah perlu menggunakan informasi pasar kerja daerah ketika mengembangkan program keahlian. Ketiga, pemagangan harus memiliki tujuan belajar, pembimbing, perlindungan keselamatan, evaluasi, dan kompensasi yang layak. Keempat, sekolah dan perguruan tinggi wajib menggunakan tracer study untuk memperbaiki kurikulum. Kelima, pemerintah daerah perlu menyediakan layanan terpadu bagi pemuda NEET, termasuk asesmen keterampilan, konseling, pelatihan, sertifikasi, pencocokan kerja, dan jalur kembali ke pendidikan.
Kemitraan industri juga harus melampaui penandatanganan nota kesepahaman. Dunia usaha perlu terlibat dalam penyusunan kompetensi, penyediaan instruktur, pemagangan, penggunaan fasilitas, serta evaluasi lulusan. Pemerintah tetap harus memastikan bahwa pendidikan tidak diarahkan terlalu sempit untuk memenuhi satu perusahaan atau pekerjaan yang cepat menghilang.
7. Mengubah Tata Kelola dan Indikator Keberhasilan
Kebijakan pendidikan sering dinilai dari jumlah sekolah peserta, guru yang dilatih, perangkat yang dibagikan, dan anggaran yang terserap. Indikator tersebut mengukur aktivitas, bukan hasil.
Keberhasilan pendidikan generasi AI harus diukur melalui:
· peningkatan literasi, numerasi, sains, dan kemampuan berpikir kritis;
· kemampuan menggunakan dan mengevaluasi AI secara bertanggung jawab;
· penurunan kesenjangan hasil belajar antardaerah dan antarkelompok sosial;
· keamanan data serta kesejahteraan digital peserta didik;
· penurunan jumlah pemuda NEET;
· waktu tunggu memperoleh pekerjaan pertama;
· kesesuaian pendidikan dengan pekerjaan;
· kualitas, keamanan, dan keberlanjutan pekerjaan pemuda.
Implementasi koding dan AI sebaiknya mengikuti pola bertahap: uji coba, evaluasi independen, perbaikan, lalu perluasan. Pemerintah perlu membandingkan sekolah dengan tingkat kesiapan berbeda dan menilai dampaknya terhadap pembelajaran dasar, beban guru, ketimpangan, kreativitas, etika, dan kesejahteraan siswa.
Kebijakan yang hanya meningkatkan aktivitas administratif tetapi tidak memperbaiki pembelajaran harus direvisi. Sebaliknya, praktik yang terbukti efektif dapat diperluas dengan dukungan anggaran dan pendampingan yang memadai.
Penutup
Kesimpulan
Pendidikan Indonesia tidak menjadi salah karena mulai mengajarkan koding dan kecerdasan artifisial. Pemuda memang perlu dipersiapkan menghadapi perubahan teknologi. Namun, pendidikan dapat salah arah apabila teknologi diperluas di atas fondasi literasi dan numerasi yang rapuh, melalui guru yang belum cukup didukung, dalam kondisi akses digital yang timpang, serta tanpa hubungan yang kuat dengan dunia kerja. Masalah utamanya bukan pilihan antara kemampuan dasar dan AI. Indonesia membutuhkan keduanya. Kemampuan dasar harus menjadi fondasi, sedangkan AI menjadi alat untuk memperkuat penalaran, kreativitas, produktivitas, dan penyelesaian masalah.
Transformasi pendidikan juga harus melampaui kurikulum. Ia membutuhkan pemerataan sumber daya, pengembangan profesional guru, perlindungan anak, reformasi asesmen, layanan transisi kerja, dan evaluasi berbasis hasil. Tanpa perubahan tersebut, pendidikan AI berisiko hanya dinikmati sekolah yang sudah maju dan memperlebar jarak antara pemuda pencipta teknologi dengan pemuda yang sekadar menjadi konsumennya.
Saran
1. Pulihkan kemampuan fondasional sebagai prioritas nasional.
Terapkan asesmen diagnostik, pembelajaran berdasarkan kemampuan aktual, pendampingan siswa tertinggal, dan dukungan intensif bagi sekolah dengan hasil belajar terendah.
2. Terapkan pendidikan AI berdasarkan kesiapan sekolah.
Pertahankan fleksibilitas mata pelajaran pilihan, integrasi lintas mata pelajaran, dan pendekatan unplugged. Perluasan wajib hanya dilakukan setelah tersedia bukti efektivitas dan kesiapan sistem.
3. Ubah pelatihan guru menjadi pengembangan profesional berkelanjutan.
Pelatihan harus disertai praktik, pendampingan, observasi, umpan balik, komunitas belajar, dan penilaian kompetensi nyata.
4. Tutup kesenjangan digital melalui pendanaan berbasis kebutuhan.
Pendanaan harus mencakup perangkat, listrik, konektivitas, pemeliharaan, keamanan data, aksesibilitas, teknisi, dan materi pembelajaran luring.
5. Bangun tata kelola AI yang aman dan berpusat pada anak.
Tetapkan standar perlindungan data, daftar aplikasi yang diperbolehkan, prosedur persetujuan, audit risiko, mekanisme pengaduan, serta asesmen yang menilai proses berpikir.
6. Bangun sistem transisi sekolah–kerja yang terintegrasi.
Perkuat bimbingan karier, pemagangan bermutu, informasi pasar kerja, tracer study, kemitraan industri yang substantif, dan layanan aktif bagi pemuda NEET.
Pada akhirnya, generasi emas tidak dibentuk oleh kurikulum yang sekadar terlihat modern. Generasi emas lahir dari pendidikan yang menjamin setiap pemuda mampu membaca, bernalar, mencipta, beradaptasi, bekerja secara bermartabat, dan mengendalikan teknologi untuk kepentingan manusia.
Daftar Pustaka:
Asian Development Bank. (2023). Job matching for youth in Asia and the Pacific: A transitions approach for positive labor market pathways. https://doi.org/10.22617/TCS230482-2
Banerjee, A. V., Banerji, R., Berry, J., Duflo, E., Kannan, H., Mukerji, S., Shotland, M., & Walton, M. (2017). From proof of concept to scalable policies: Challenges and solutions, with an application. Journal of Economic Perspectives, 31(4), 73–102. https://doi.org/10.1257/jep.31.4.73
Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik pemuda Indonesia 2024.
Badan Pusat Statistik. (2025). Keadaan ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2025.
Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik telekomunikasi Indonesia 2024.
Badan Pusat Statistik. (2026). Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan tingkat pendidikan.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati. (2025). Samakah NEET dengan pengangguran?
de Ree, J., Muralidharan, K., Pradhan, M., & Rogers, H. (2018). Double for nothing? Experimental evidence on an unconditional teacher salary increase in Indonesia. The Quarterly Journal of Economics, 133(2), 993–1039. https://doi.org/10.1093/qje/qjx040
Global Education Evidence Advisory Panel. (2023). Cost-effective approaches to improve global learning: What does recent evidence tell us are “smart buys” for improving learning in low- and middle-income countries? World Bank.
Global Education Monitoring Report Team. (2023). Technology in education: A tool on whose terms? UNESCO.
Kasneci, E., Sessler, K., Küchemann, S., Bannert, M., Dementieva, D., Fischer, F., Gasser, U., Groh, G., Günnemann, S., Hüllermeier, E., Krusche, S., Kutyniok, G., Michaeli, T., Nerdinger, F., Pfeiffer, F., Poquet, O., Sailer, M., Schmidt, A., Seidel, T., ... Kasneci, G. (2023). ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education. Learning and Individual Differences, 103, 102274. https://doi.org/10.1016/j.lindif.2023.102274
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2025). Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 127/P/2025 tentang pedoman implementasi koding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 18 Tahun 2026 tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan.
Lo, C. K. (2023). What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature. Education Sciences, 13(4), 410. https://doi.org/10.3390/educsci13040410
Miao, F., & Cukurova, M. (2024). AI competency framework for teachers. UNESCO.
Miao, F., & Holmes, W. (2023). Guidance for generative AI in education and research. UNESCO.
Miao, F., Shiohira, K., & Lao, N. (2024). AI competency framework for students. UNESCO.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). PISA 2022 results, volumes I and II: Country note—Indonesia. OECD Publishing.
Osborne, H., & Vandenberg, P. (2023). Job matching for youth in Asia and the Pacific: A transitions approach for positive labor market pathways. Asian Development Bank. https://doi.org/10.22617/TCS230482-2
Pattinasarany, I. R. I. (2024). Social class and the transition to adulthood: Not in education, employment, or training youth in Indonesia. Journal of Social and Political Sciences, 7(2), 204–218. https://doi.org/10.31014/aior.1991.07.02.498
Paramitasari, N., Khoirunurrofik, K., Mahi, B. R., & Hartono, D. (2024). Charting vocational education: Impact of agglomeration economies on job–education mismatch in Indonesia. Asia Pacific Journal of Regional Science, 8(2), 461–491. https://doi.org/10.1007/s41685-024-00333-x
UNICEF Innocenti–Global Office of Research and Foresight. (2025). UNICEF guidance on AI and children 3.0. UNICEF Innocenti.
World Bank. (2020). Measuring the quality of Ministry of Religious Affairs’ education services: Service delivery indicator survey Indonesia 2020.
World Bank. (2024). Indonesia learning poverty brief.
