ISSN 2477-1686  

   Vol.5 No. 10 Mei 2019

Apakah langkah advokasi dan treatment medis

sudah cukup untuk meningkatkan layanan kesehatan mental di Indonesia?

 

Oleh

Ainul Mardiah

Fakultas Psikologi, Universitas Mercu Buana Jakarta

 

Setelah ratifikasi dari undang-undang kesehatan mental nomor 18 tahun 2014, banyak peningkatan dalam hal layanan kesehatan mental, seperti: pengobatan fisik dan kondisi psikologis yang dibiayai oleh asuransi, gerakan bebas pasung, dan integrasi program kesehatan mental ke perawatan kesehatan primer (primary health care) (Rencana strategis kementerian kesehatan, 2015). Tulisan singkat ini akan mendiskusikan tentang efektivitas undang-undang dan potensi pengobatan medis dalam menyediakan layanan kesehatan mental (kesmen), keterbatasan dari kedua pendekatan ini dan saran untuk mengurangi angka kesehatan mental.

 

Langkah legislasi yang diambil oleh pemerintah dalam merevisi undang-undang kesmen bedampak positif dengan bertambahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai gangguan kesehatan mental dan berkurangnya stigma sosial di masyarakat, terbukti dari menurunnya angka pemasungan terhadap orang dengan gangguan kejiwaan (Puteh, Marhoenis & Minas, 2010), meningkatnya kelompok dukungan sosial yang menjadi wadah sosial support untuk pasien-pasien dan care giver, serta menjadi sarana edukasi untuk masyarakat, seperti: Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia (KPSI) dan Kelompok Peduli Bipolar Indonesia. Terakhir, meningkatnya partisipasi ekonomi pasien yang sudah berstatus remisi, misalnya memiliki bisnis atau usaha sendiri. Terlepas dari dampak positif yang ditimbulkan dari langkah advokasi yang diambil, sampai sekarang tidak ada sumber data yang valid dan reliabel yang dapat menyebutkan secara pasti berapa banyak individu yang mendapatkan dampak positif dari program tersebut, seperti berapa orang pasien remisi yang mampu untuk reintegrasi ke masyarakat, berapa jumlah pasien yang mampu berdikari. Kesuksesan dari langkah legislasi yang lain adalah mulai terintegrasinya layanan kesmen ke layanan kesehatan dasar.

 

Langkah integrasi layanan kesehatan mental ke dalam pusat layanan kesehatan dasar (primary care) yakni memberikan layanan psikologis dimulai dari level puskesmas. Konsep yang hampir sama dengan kesehatan fisik, dimana seorang individu dapat berkonsultasi mengenai kondisi psikologis ke tenaga kesehatan sebelum mendapat rujukan ke layanan berikutnya.  Dampak positif dari program ini yaitu meningkatkan akses layanan kesehatan mental dikarenakan tempatnya yang mudah dijangkau oleh masyarakat, berkurangnya sentralisasi tenaga professional di kota-kota besar dengan tersebarnya professional psikologi di berbagai daerah-daerah di Indonesia, kerjasama lintas profesi seperti dokter, perawat, psikolog, sehingga proses pemberian layanan lebih terintegrasi dan angka gangguan kesmen dapat menurun. Namun, layanan kesehatan terintegrasi ini masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki dikarenakan masih berfokus pada pendekatan model medis dimana pengobatan yang diberikan berfokus pada pengurangan simptom-simptom psikiatris. Sementara, aspek penting lainnya seperti reintegrasi ke keluarga dan masyarakat belum menjadi prioritas. Lebih lanjut, menurut Diatri dan Maramis (2016) program kesehatan mental belum menjadi prioritas nasional dan indikator dari perkembangan kesehatan yang pada akhirnya berdampak pada infrastruktur pendanaan program, dan persediaan obat-obatan psikiatris.

 

Merajut layanan kesehatan mental bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan care giver yang menderita ganguan kesehatan mental, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama (pemerintah, keluarga pasien, dan masyarakat) yang harus disinergikan tugas dan tanggung jawabnya karena gangguan mental disebabkan oleh multi-faktor seperti: faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Hal ini terbukti dari hasil riset yang dilakukan oleh seorang psikiater di Bali pada tahun 2011 menunjukkan bahwa dengan mengkombinasikan metode pengobatan psikiatris modern dan pengobatan dengan nilai-nilai budaya Bali dalam proses treatment terhadap pasien dengan gangguan psikiatris dapat menyembuhkan pasien yang sebelumnya sulit untuk disembuhkan (Suryani, Lesmana, & Tiliopoulos, 2011). Oleh karenanya, perlu masing-masing komponen perlu bersinergi untuk perbaikan layanan kesehatan mental kedepannya.

 

Referensi

Diatri,H., & Maramis, A., (2016). Indonesia. In Dinesh Bhugra, Samson Tse, Roger Ng, Nori Takei (Eds.) Routledge Handbook of Psychiatry in Asia. Routledge, New York, 2016, pp 209 – 232.

 

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019. (2015). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

 

Suryani, K.L., Lesmana, J.B.C., & Tiliopoulos, N. (2011). Treating the untreated: applying a community-based, culturally sensitive psychiatric intervention to confined and physically restrained mentally ill individuals in Bali, Indonesia. Eur Arc Psychiaty cin Neurosci, 261(2), 140-144.

 

Puteh, I., Marthoenis, M., & Minas, H. (2011). Aceh free pasung: releasing the mentally ill from physical restrain. International Journal of Mental Health Systems, 5(10).

 

 

 

           

Add comment

Harap memberi komentar yang sesuai dengan artikel dan menggunakan bahasa yang sopan. Jika anda belum mendaftar maka komentar akan dimoderatori oleh admin.


Security code
Refresh