ISSN 2477-1686

Vol. 6 No. 13 Juli 2020

Diskriminasi Terhadap Kaum Transpuan di Indonesia

 

Oleh

Anita Hariyanti, Mochammad Sa’id

Fakultas Pendidikan Psikologi, Universitas Negeri Malang

 

 

 

Indonesia, sebagai negara multikultural, ternyata tidak lepas dari persoalan-persoalan relasi antarkelompok. Salah satu persoalan yang masih terus muncul hingga kini adalah diskriminasi. Diskriminasi menurut Swim (dalam Baron & Byrne, 1997) adalah tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka, misal karena ras, etnis, dan agama yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Taylor, Peplau, dan Sears (2012) bahwa diskriminasi merupakan suatu perilaku negatif terhadap individu karena ia adalah anggota dari kelompok tertentu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diskriminasi adalah pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara (berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya).

 

Salah satu perilaku diskriminatif yang terjadi di Indonesia adalah diskriminasi terhadap waria. Waria atau transpuan termasuk dalam kategori kelompok LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Diskriminasi terhadap kelompok LGBT, khususnya kaum transpuan, di Indonesia ini telah terjadi sejak berpuluh-puluh tahun lalu (Tempo, 2018). Salah satu liputan di Majalah Tempo edisi 12 April 1986 yang berjudul “Korban AIDS dan Protes Waria” membuktikan kenyataan tersebut. Liputan tersebut menunjukkan aksi protes yang dilakukan para waria terhadap larangan pria homoseksual untuk mengikuti donor darah karena dapat beresiko tinggi sebagai pengidap dan penular AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrom) yang belum ada obat penyembuhnya.

 

Pada tahun 2017, terdapat kasus pembakaran terhadap transpuan di Bekasi, Jawa Barat yang dituduh mencuri pengeras suara. Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) menjelaskan bahwa transgender, terutama transpuan, adalah kelompok yang paling sering menjadi korban stigma, diskriminasi, dan kekerasan berbasis orientasi seksual dan ekspresi gender selama 2017 (VOA, 2020a). 

 

Dan belum lama ini, tepatnya awal April 2020, terjadi kasus pembakaran seorang transpuan di Jakarta Utara (VOA, 2020b). Kasus tersebut terjadi ketika Mira (transpuan) dituduh mencuri ponsel dan dompet salah satu supir truk di dekat rumahnya. Mira dikeroyok dan dibakar oleh sekelompok laki-laki. Awalnya, supir truk dan sejumlah warga yang tinggal di sekitar tempat tinggal Mira mendatangi kediamannya untuk menginterogasinya dan menggeledah kamarnya. Keesokan harinya, ia didatangi oleh sejumlah preman dan supir truk tersebut. Ia lalu dibawa keluar dan dikeroyok dan dipaksa mengaku. Setelah itu, ia disiram bensin dan diancam akan dibakar. Ia juga sempat meminta tolong kepada warga sekitar, dan kemudian dilarikan ke rumah sakit sebelumnya akhirnya meninggal.

 

Para transpuan, dengan identitas gender dan orientasi seksual yang berbeda dari kebanyakan orang, memang rentan terhadap perilaku diskriminatif dan tidak mendapatkan banyak pilihan dalam menjalankan kehidupannya di tengah masyarakat. Kasus yang dialami Mira, dan berbagai kasus lainnya, menunjukkan bagaimana diskriminasi itu benar-benar terjadi. Penyebab dari berbagai perlakuan diskriminatif ini adalah persepsi sosial sebagian masyarakat terhadap transpuan sebagai orang-orang yang tidak normal dan cenderung menyimpang dari kodratnya. Oleh karena itu, mereka menganggap kaum transpuan ini layak untuk dikucilkan. Bahkan di lingkungan keluarga, mereka menekan para transpuan untuk menggunakan pakaian sesuai dengan identitas seksual yang mereka miliki sejak lahir.

Perlakuan diskriminatif terhadap kaum transpuan muncul dalam banyak bentuk. Sebagaimana dipaparkan oleh Jones (Whitley & Kite, 2006), diskriminasi dapat muncul dalam tiga bentuk, yaitu diskriminasi interpersonal, diskriminasi institusional, dan diskriminasi kultural. 

 

Diskriminasi interpersonal dilakukan oleh orang lain terhadap individu karena keanggotaan orang tersebut dalam suatu kelompok. Contohnya adalah stigmatisasi, pelecehan, dan kekerasan fisik. Dalam konteks keberadaan transpuan di Indonesia, diskriminasi interpersonal ini dilakukan oleh orang-orang di sekitar mereka, bahkan keluarga mereka sendiri. Mereka mendapatkan berbagai perlakuan tak manusiawi karena identitas seksual mereka yang berbeda, seperti stigmatisasi, tindakan kekerasan, pelecehan verbal maupun nonverbal, dan tindakan bullying hingga pembunuhan.

 

Diskriminasi institusional adalah diskriminasi yang dilakukan oleh lembaga politik/pemerintah yang berpihak pada salah satu kelompok tertentu. Keberpihakan tersebut diwujudkan dengan membatasi pilihan, hak, mobilitas atau akses informasi, dan sumber daya individu atau kelompok lain yang tidak disukai. Dalam kaitannya dengan kaum transpuan, diskriminasi jenis ini terjadi dalam beberapa bentuk. Pertama, diskriminasi sosial, yaitu tidak adanya kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan formal dan adanya pengucilan di lingkungan. Kedua, diskriminasi hukum, seperti kebijakan hukum negara yang diskriminatif terhadap hak-hak kaum transpuan. Ketiga, diskriminasi politik, seperti ketidaksetaraan kesempatan untuk tampil dalam wilayah politik praktis. Keempat, diskriminasi ekonomi, seperti ketidaksetaraan dalam hak untuk memperoleh pekerjaan serta pelanggaran atas hak-hak mereka sebagai pekerja.

 

Sedangkan diskriminasi kultural adalah bentuk diskriminasi yang dilakukan dengan menahan atau menghalangi suatu kelompok untuk menegaskan nilai-nilai kulturalnya. Dalam hal ini, yang dialami oleh kaum transpuan di antaranya adalah upaya pembungkaman dan penyingkiran terhadap ide-ide, pemikiran, dan nilai-nilai agama-sosial-budaya yang ramah terhadap kaum LGBT, termasuk kaum transpuan di dalamnya.

 

Lalu, Apa yang Harus Dilakukan?

Permasalahan diskriminasi yang dialami kelompok LGBT, terutama transpuan, ini mengharuskan adanya upaya-upaya nyata untuk melawannya. Mengapa? Karena terlepas dari perdebatan soal ‘kodrat’ kemanusiaan, mereka adalah manusia biasa yang harus diperlakukan secara manusiawi dan warga negara yang harus diperlakukan secara adil di mata hukum. Pemerintah, sebagai representasi negara, harus bertindak tegas dan adil dalam penangangan masalah ini, karena sangat berkaitan dengan persoalan hak-hak warga negara. Tidak hanya pemerintah, masyarakat juga sebaiknya saling menghargai satu sama lain, karena para transpuan adalah manusia yang memiliki hak yang sama untuk hidup. Pada dasarnya kaum transpuan ini juga ingin diakui dan diperlakukan layak seperti masyarakat pada umumnya. Terakhir, pemerintah bersama para elit politik, sosial, budaya, dan agama harus bergerak secara nyata untuk memberikan edukasi dan pemahaman yang jernih kepada masyarakat, dan memberikan keteladanan sosial, agar masyarakat memiliki pandangan dan persepsi yang lebih positif terhadap kaum transpuan. Kaum transpuan, terlepas dari perbedaan identitas seksual yang dimiliki, adalah manusia biasa yang harus diperlakukan secara manusiawi, bukan secara rimbawi.

 

 

Referensi:

 

Baron, R. A., & Byrne, D. (1997). Social Psychology. London: Allyn and Bacon.

KBBI. (2020). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (online). https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/diskriminasi. Diakses 29 April 2020.

Taylor, S. E., Peplau, L. A., & Sears, D. O. (2012). Psikologi Sosial (Edisi Kedua Belas). Jakarta: Kencana Prenada.

Tempo. 4 Februari 2018. LGBT, Diskriminasi Tanpa Henti. (online). https://majalah.tempo.co/read/nasional/154859/lgbt-diskriminasi-tanpa-henti. Diakses 28 April 2020.

VOA. (2020a, 9 April). Dituduh Mencuri, Seorang Waria Dibakar Hidup-hidup dan Tewas. (online). https://www.voaindonesia.com/a/dituduh-mencuri-seorang-waria-dibakar-hidup-hidup-dan-tewas/5365353.html. Diakses 28 April 2020.

VOI. (2020b, 9 April). Mira Bukan Transpuan yang Dibakar Massa, Ia adalah Manusia yang Hidupnya Diambil oleh Sesama. (online). https://voi.id/artikel/baca/4575/mira-bukan-transpuan-yang-dibakar-massa-ia-adalah-manusia-yang-hidupnya-diambil-oleh-sesama. Diakses 28 April 2020.

Whitley, B. E., & Kite, M. E. (2006). The Psychology of Prejudice and Discrimination. Canada: Thomson Wadsworth.