ISSN 2477-1686

 

Vol.2. No.6, Maret 2016

Dinamika Psikologis Anak

Yang Berhadapan Dengan Hukum

Rijal Abdillah

Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jaya

Hingga saat ini, perilaku kekerasan pada anak masih menjadi topik yang hangat dan penting untuk dipahami, karena secara de-facto kasus kekerasan pada anak mengalami peningkatan yang signifikan. Pelaku kekerasan terhadap anak juga beraneka-ragam, mulai dari teman sebaya (peer-groups), orang dewasa, keluarga terdekat, dan aparat penegak hukum. Berdasarkan data yang dihimpun dari Komite Nasional Perlindungan Anak yang dikutip dari Andayani (2010), kasus kekerasan dan kejahatan yang dialami oleh anak bisa dilakukan oleh siapa saja, baik orang tua mereka sendiri, pemerintah, maupun oleh sesama teman sebaya.

Berbagai akibat kekerasan yang dialami oleh anak, baik anak sebagai victims (korban) maupun sebagai pelaku sangat berpengaruh terhadap kondisi psikologis anak. Gangguan-gangguan psikologis biasanya meliputi trauma, luka batin, kecemasan, perasaan curiga, depresi, frustasi, penyesalan yang sangat mendalam, dendam, pemarah, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, dan kehilangan kepercayaan diri.

Konsep Teoritis Anak yang berhadapan dengan Hukum

Berdasarkan tahap perkembangan sosial emosi anak, Erickson menjelaskan bahwa pada usia 9-10 tahun anak berada pada fase industry dan inferiority (tekun versus perasaan rendah diri). Pada fase ini, anak mengalami perkembangan dalam berfikir deduktif, disiplin diri, kemampuan berhubungan dengan teman sebaya, dan rasa ingin tahu yang mendalam. Anak mampu mempelajari hubungan kausalitas yang akan dikerjakannya, mampu memperhatikan apa yang akan terjadi di sekitarnya, dan kemampuan dalam berimajinasi (Santrock dan Yussen, 1992).

Meliala dan Sumaryono (1985) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi tindakan kriminal pada anak, yaitu faktor lingkungan, ekonomi, sosial, dan psikologis. Anak-anak yang berada di bawah usia 7 tahun dianggap tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal (incapable of having the criminal intent), sedangkan anak-anak yang berada di kisaran usia 7 sampai 14 tahun pada umumnya memiliki keinginan untuk melakukan tindakan kriminal, berarti anak tidak mampu melakukan kriminalitas (incapable of crime).

Pandangan psikogenis terhadap anak-anak yang berhadapan dengan hukum disebabkan karena dorongan konflik batin mereka. Kartono (2014) mengemukakan bahwa anak-anak yang delinkuensi mempraktekkan konflik batin mereka untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri melalui tingkah laku agresif, impulsif, dan primitif. Oleh karena itu, tindakan kriminal anak-anak pada umumnya berkaitan erat dengan temperamen, konstutusi kejiwaan yang chaos, konflik batin, dan frustasi yang akhirnya ditampilkan secara spontan dalam bentuk kriminalitas.

Proses Perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan Hukum

Penggunaan istilah “anak yang berhadapan dengan hukum” membuat anak benar-benar berhadapan dengan hukum yang menyebabkan anak akan alergi dengan hukum. Padahal dalam pandangan seorang anak, hukum diasosiasikan seperti menaruh sepatu pada tempatnya, menutup kembali pintu kamarnya, membereskan buku-buku pelajaran dan sebagainya. Adanya konvensi hak anak yang berisi peraturan-peraturan internasional yang diadaptasi ke dalam hukum nasional dalam bentuk Undang-Undang seringkali menakutkan bila ditinjau dari sudut pandang “berlindung di balik hukum”. Masalah klasik yang dihadapi oleh kita adalah cenderung mengagung-agungkan HAM, konvensi, dan intervensi (Anwar, 2009).

Proses intervensi tindakan kriminal anak berkaitan erat dengan kebijakan kriminal (criminal policy). Menurut Suharto (dalam Budiarto, 2013), kebijakan kriminal merupakan salah satu cara untuk menanggulangi kejahatan, di dalam prosesnya mengacu pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Selain itu, hukum pidana cenderung merugikan masa depan anak karena meninggalkan stigma negatif pada anak. Seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai dari proses penyidikan oleh kepolisisan, penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan, dan proses penahanan di rumah tahanan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pemberian sanksi pidana terhadap anak perlu mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan anak. Termasuk di dalamnya adalah kesejahteraan anak yang tidak boleh diabaikan. Apabila kesejahteraan anak tidak diperhatikan maka akan merugikan anak itu sendiri terutama dalam mendapatkan hak-haknya. Hak-hak anak dalam proses peradilan dapat dipahami sebagai perwujudan dari keadilan. Dalam konteks ini, melalui pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai landasan filosofi penanganan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak. Pendekatan ini pada prinsipnya menekankan dua aspek. Pertama, anak-anak dianggap belum benar-benar memiliki kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa. Kedua, jika dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan dididik daripada orang dewasa (Purnianti, Supatmi, dan Tinduk, 2003).

Referensi:

 

Andayani. (2010). Anak usia 12 tahun sudah mencuri 12 kali. Retrieved from: http://www.tribunnews.com/2010/06/17anak-usia-12-tahun-sudah-mencuri-12-kali. Diakses pada 19 Februari 2016.

 

Anwar, Y. (2009). Saat menuai kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural, Kriminologi, Hukum, dan HAM. Bandung: Refika Aditama.

 

Budiarto, S. (2013). Dinamika Perkembangan Sosial Emosi Anak yang berhadapan dengan Hukum (ABH). Dalam Sugiarto, R. (2012). Rentang Sepanjang Hayat: Psikologi Perkembangan Sosial dan Emosi. Surabaya: Revka Petra Medika.

 

Kartono, K. (2014). Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

 

Purnianti., Supatmi, M.S., & Tinduk, M.M. (2003). Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (juvenile justice system) di Indonesia. UNICEF Indonesia.

 

Santrock, J.W., & Yussen, S.R. (1992). Child Development, 5 th Ed. Dubuque, IA.