ISSN 2477-1686  

 

   Vol.5 No. 13 Juli 2019

Psikologi dan Kebijakan Publik: Contoh Kasus di Jombang dan Madura

Oleh

Salman Al Farizi

Division for Applied Social Psychology Research

 

Pendekatan berbasis Psikologi dalam proses kebijakan publik belum terlalu dieksplor. Tidak seperti Ilmu Politik, Ekonomi atau Sosiologi, peran Psikologi dalam kebijakan publik masih banyak diabaikan (Oppong, 2015). Padahal, perkembangan keilmuwan kontemporer telah membuktikan irisan-irisan tak terelakkan antar ilmu pengetahuan utamanya dalam rumpun ilmu-ilmu sosial seperti Antropologi-Politik, Development Studies yang notabene merupakan interdisciplinary program, hingga Sosiologi dan Antropologi. Merupakan ‘rahasia umum’ bahwa suatu bidang ilmu tidak akan begitu mampu mengupas sebuah problem tanpa bantuan pendekatan dari ilmu lain. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya membutuhkan kehadiran Ilmu Sosiologi atau Ekonomi, tapi juga Psikologi.

 

Kebijakan publik pada dasarnya merupakan tindakan-tindakan yang diambil pemerintah untuk menyelesaikan berbagai masalah publik. Secara tradisional kebijakan diawali dengan proses pengidentifikasian masalah publik hingga evalusi. Yang menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli kebijakan adalah, meskipun telah melalui tahapan proses kebijakan yang ‘baik dan benar’, banyak kebijakan publik yang tidak dapat mengatasi problema publik yang hendak dipecahkan. Hal ini dikarenaka policy makers belum begitu melirik sisi psikologis dalam proses kebijakan.

 

Contoh dari Pulau Garam

Di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terdapat sebuah desa yang terkenal dengan sebutan ‘Kampung Pengemis’. Penduduk Kampung Pengemis telah menjadikan kegiatan mengemis sebagai mata pencaharian selama berdekade-dekade, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Barangkali sudah tidak terhitung kebijakan sosial yang ditelurkan pemerintah baik pusat maupun daerah yang utamanya berupa social assistance seperti uang dan sembako, namun penduduk desa tetap mengemis; mereka tetap meninggalkan sawah-sawah mereka untuk meminta-minta.

 

Perlu diketahui bahwa kegiatan mengemis warga desa telah dilakukan selama bertahun-tahun. Kegiatan tersebut telah tersosialisasi dan diinternalisasi melalui lembaga keluarga sehingga menjadi suatu budaya mengemis yang masif. Dengan demikian, kebijakan yang bernuansa sporadis seperti pemberian bantuan sosial tidak akan begitu membantu. Hal yang dibutuhkan adalah suatu kebijakan yang bersifat jangka panjang, yakni usaha-usaha untuk memutuskan mata rantai generasi pengemis di desa tersebut.

 

Secara psikologis, kepribadian manusia masih dapat dipengaruhi atau dibentuk sebelum mencapai usia dewasa. Umur yang relatif muda merupakan peluang besar bagi lingkungan sekitar untuk mempengaruhi kepribadian seseorang (Suyanto, 2011). Oleh sebab itu, untuk kasus desa ini, kebijakan yang berbasis pada upaya merubah mental anak-anak desa Kampung Pengemis akan lebih efektif dan masuk akal. Melalui institusi pendidikan, pemerintah dapat menanamkan ‘mentalitas anti-mengemis’ pada anak-anak Kampung Pengemis.

 

Kasus di Jombang

Di Jombang pernah terjadi deadlock dalam upaya pengesahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang terjadi dalam kurun waktu belasan tahun dalam tubuh DPRD Jombang. Dilihat dari segi kebijakan publik, political deadlock tersebut telah menguras banyak anggaran dan oleh karenanya tidak efektif dan efisien. Hal ini sebenarnya dipicu oleh rencana dimasukkannya pondok pesantren dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Jombang. Beberapa partai nasionalis beranggapan bahwa masuknya pondok pesantren dalam Perda Penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Jombang hanya akan menguntungkan partai-partai politik Islam tertentu mengingat basis suara mereka akan semakin kuat (Farizi, 2017). Secara sosial kejadian ini memicu terjadinya konflik yang lebih besar dalam masyarakat dikarenakan sebagian kelompok masyarakat mulai menganggap eksistensi pondok pesantren tidak diakui oleh pemerintah.

 

Dalam perkembangannya, dua kubu partai tersebut saling berseteru dan saling mengklaim bahwa mereka adalah ‘disadvantaged groups’ serta saling menyalahkan satu sama lain. Perpecahan-pun semakin tajam. Dalam psikologi hal ini dapat dijelaskan bahwa kelompok yang merasa inferior atau powerless akan mengembangkan konspirasi dan menyalahkan kelompok lain atas kondisi buruk yang mereka alami (Abalakina-Paap, 1999). Jika saja pemahaman psikologis seperti ini disadari lebih awal, maka kebuntuan pengesahan kebijakan di Jombang dapat diselesaikan dengan lebih cepat.

 

Apa yang Dapat Kita Pelajari?

Dalam kasus di Kampung Pengemis dapat dilihat bahwa pendekatan psikologis dapat menjadikan kebijakan yang ditelurkan lebih tepat sasaran (dalam hal ini sasaranya anak-anak) dan efektif dalam menganggulangi budaya kemiskinan di desa tersebut. Demikian pula di Jombang, jika saja dalam upaya mediasi diperhatikan faktor-faktor psikologis yang terjadi, para politisi dapat dengan lebih mudah ‘rujuk’ dan menyadari bahwa pemilih mereka tidak akan tergerus dengan masuknya pondok pesantren dalam Perda. Sebaliknya, mereka dapat mencegah perpecahan yang lebih dalam di parlemen.

Hubungan Psikologi dalam kebijakan memang sangat dekat. Menurut Fischhoff (1990) saat kebijakan yang akan dibuat berhubungan dengan human behavior maka kehadiran ahli psikologi dibutuhkan agar kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik. Psikologi juga sangat bermanfaat dalam proses pengidentifikasian masalah kebijakan melalui jalan penelitian dan advokasi (Oppong, 2015). Oleh karenanya, dua contoh ‘kegagalan’ kebijakan yang telah dipaparkan dapat menjadi sebuah pelajaran bahwa dalam membangun sebuah kebijakan, peran dari penggunaan pendekatan psikologi tidak dapat diremehkan dan sangat dianjurkan untuk dijadikan bahan pertimbangan pembuatan kebijakan publik.

 

Referensi:

 

Suyanto, B. & Narwoko, J. D. (2011). Sosiologi: Teks pengantar dan terapan. Jakarta: Kencana.

Farizi, S. A. (2017). Apakah dikotomi santri-sbangan cliffort geertz masih relevan? Pertarungan basis sosial partai politik dalam perda penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Jombang. Jurnal Politik Muda, 6(3), 207-218.

Fischhoff, B. (1990). Psychology and public policy. American Psychologist, 45(5), 647-653.

Abalakina-Paap, M., Stephan, W. G., Craig, T., & Gregory, W.L. (1999). Beliefs in conspiracies. Political Psychology, 20(3), 637-647.

Oppong, S. (2015). Psychology in the service of public policy and development planning: The case of Ghana. Africanus Journal of Development Studies, 45(1), 42-61. Diakses di https://www.researchgate.net/publication/322410295_PSYCHOLOGY_IN_THE_SERVICE_OF_PUBLIC_POLICY_AND_DEVELOPMENT_PLANNING_THE_CASE_OF_GHANA pada 29 Mei 2019 pukul 15.00.

 

 

Comments   

0 #1 internet health 2019-07-29 02:29
Hello, Neat post. There's an issue together with your web site in web explorer,
would check this? IE still is the market leader and a huge element of other people
will miss your magnificent writing because of this problem.
Quote

Add comment

Harap memberi komentar yang sesuai dengan artikel dan menggunakan bahasa yang sopan. Jika anda belum mendaftar maka komentar akan dimoderatori oleh admin.


Security code
Refresh